Suara.com - Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan, mengakui bahwa ada kepentingan politik yang menyebabkan data pandemi Covid-19 di daerah dan pusat tidak pernah sinkron.
Abetnego mengatakan hal ini juga membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi gusar karena seharusnya data yang terlaporkan dari daerah ke pusat sejalan.
"Presiden sendiri nanya, kok bisa data nasional bermasalah, harusnya kan dari kabupaten provinsi itu bisa nyambung. Tetapi ada dimensi politik di tingkat lokal, ini jarang dibahas, bagaimana kepentingan lokal yang mencicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus," kata Abetnego dalam diskusi virtual LaporCovid-19, Rabu (18/8/2021).
"Kami (pusat) itu tidak pernah menginstruksi untuk utak-atik data, tapi data itu diutak-atik dari bawah, karena kita butuh yang riil untuk epidemilogi, dan ini berbahaya," sambungnya.
Dia mengakui juga bahwa terkadang instruksi dari Presiden Jokowi tidak pernah dilakukan 100 persen sama oleh pemangku kepentingan di daerah.
"Jadi jangan dibayangkan seolah-olah kita bilang A maka sampai ke bawah itu A di pemerintahan, karena kapasitas dan dimensi politik yang beragam juga," ucapnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga mengakui data yang ada saat ini belum menggambarkan secara utuh kondisi pandemi corona di Indonesia.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan masih terjadi keterlambatan input data dari daerah ke pusat sehingga data menjadi tidak sinkron.
"Kita mendorong bagaimana sinkronisasi data pusat dan daerah dapat berjalan, koordinasi kemenkes dan dinkes provinsi/kabupaten/kota dapat berjalan agar gap-gap data ini dapat semakin kecil sehingga dapat menggambarkan kondisi di Indonesia lebih baik lagi," kata Dewi dalam diskusi virtual, Kamis (12/8/2021).
Baca Juga: Pesan HUT RI ke-76 Novel Bamukmin ke Jokowi: Merdekakan Ulama dan Habib
Banyak kasus meninggal dunia yang sudah terjadi beberapa pekan lalu baru dilaporkan pada pekan ini, sehingga terkesan saat ini angka kematian tinggi.
Berita Terkait
-
Singgung Kemandirian Indonesia, Politisi PDIP: Birokrasi Terjajah Kepentingan Asing
-
Pesan HUT RI ke-76 Novel Bamukmin ke Jokowi: Merdekakan Ulama dan Habib
-
Checep Bangga Baju Adat Lampung Jahitannya Dipakai Presiden Jokowi di Acara HUT ke-76 RI
-
PDIP Makin Sering Kritik Pemerintahan Jokowi, Singgung Mental Terjajah Asing
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
Terkini
-
3 Fakta Rahmat Shah Ditipu: Modus Pelaku Makin Canggih, Ngaku Jadi Raline Shah
-
Pesan Keras di Gerbong Kereta, Grafiti Anti IDF Gegerkan Publik
-
Blak-Blakan, Prabowo Tolak Keponakan Ikut Proyek Kemhan: Cari Usaha Lain!
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?