Suara.com - Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan, mengakui bahwa ada kepentingan politik yang menyebabkan data pandemi Covid-19 di daerah dan pusat tidak pernah sinkron.
Abetnego mengatakan hal ini juga membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi gusar karena seharusnya data yang terlaporkan dari daerah ke pusat sejalan.
"Presiden sendiri nanya, kok bisa data nasional bermasalah, harusnya kan dari kabupaten provinsi itu bisa nyambung. Tetapi ada dimensi politik di tingkat lokal, ini jarang dibahas, bagaimana kepentingan lokal yang mencicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus," kata Abetnego dalam diskusi virtual LaporCovid-19, Rabu (18/8/2021).
"Kami (pusat) itu tidak pernah menginstruksi untuk utak-atik data, tapi data itu diutak-atik dari bawah, karena kita butuh yang riil untuk epidemilogi, dan ini berbahaya," sambungnya.
Dia mengakui juga bahwa terkadang instruksi dari Presiden Jokowi tidak pernah dilakukan 100 persen sama oleh pemangku kepentingan di daerah.
"Jadi jangan dibayangkan seolah-olah kita bilang A maka sampai ke bawah itu A di pemerintahan, karena kapasitas dan dimensi politik yang beragam juga," ucapnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga mengakui data yang ada saat ini belum menggambarkan secara utuh kondisi pandemi corona di Indonesia.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan masih terjadi keterlambatan input data dari daerah ke pusat sehingga data menjadi tidak sinkron.
"Kita mendorong bagaimana sinkronisasi data pusat dan daerah dapat berjalan, koordinasi kemenkes dan dinkes provinsi/kabupaten/kota dapat berjalan agar gap-gap data ini dapat semakin kecil sehingga dapat menggambarkan kondisi di Indonesia lebih baik lagi," kata Dewi dalam diskusi virtual, Kamis (12/8/2021).
Baca Juga: Pesan HUT RI ke-76 Novel Bamukmin ke Jokowi: Merdekakan Ulama dan Habib
Banyak kasus meninggal dunia yang sudah terjadi beberapa pekan lalu baru dilaporkan pada pekan ini, sehingga terkesan saat ini angka kematian tinggi.
Berita Terkait
-
Singgung Kemandirian Indonesia, Politisi PDIP: Birokrasi Terjajah Kepentingan Asing
-
Pesan HUT RI ke-76 Novel Bamukmin ke Jokowi: Merdekakan Ulama dan Habib
-
Checep Bangga Baju Adat Lampung Jahitannya Dipakai Presiden Jokowi di Acara HUT ke-76 RI
-
PDIP Makin Sering Kritik Pemerintahan Jokowi, Singgung Mental Terjajah Asing
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Bupati Pati dan Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Apa Kata Istana?
-
Benyamin Davnie Kutuk Oknum Guru di Serpong Pelaku Pelecehan Seksual ke Murid SD: Sangat Keji
-
Soal Tim 8 yang Diduga Ikut Lakukan Pemerasan, Sudewo: Mayoritas Kades di Jaken Tak Dukung Saya
-
Saudia Indonesia Sambut Director of East Asia & Australia Baru dan Perkuat Kolaborasi Mitra
-
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Paparkan 11 Prioritas
-
Pakai Rompi Oranye dan Tangan Terborgol, Sudewo Minta Warga Pati Tetap Tenang
-
Bupati Pati Sudewo Bantah Lakukan Pemerasan Calon Perangkat Desa Usai Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Bukan Cuma Perkara Dugaan Pemerasan, Bupati Pati Sudewo Juga Jadi Tersangka Kasus DJKA
-
Nicke Widyawati Ngaku Tak Pernah Dapat Laporan Soal Penyewaan Kapal dan Terminal BBM
-
Bupati Pati Sudewo dan Tim Suksesnya Diduga Peras Calon Perangkat Desa Hingga Rp 2,6 Miliar