Suara.com - Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan, mengakui bahwa ada kepentingan politik yang menyebabkan data pandemi Covid-19 di daerah dan pusat tidak pernah sinkron.
Abetnego mengatakan hal ini juga membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi gusar karena seharusnya data yang terlaporkan dari daerah ke pusat sejalan.
"Presiden sendiri nanya, kok bisa data nasional bermasalah, harusnya kan dari kabupaten provinsi itu bisa nyambung. Tetapi ada dimensi politik di tingkat lokal, ini jarang dibahas, bagaimana kepentingan lokal yang mencicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus," kata Abetnego dalam diskusi virtual LaporCovid-19, Rabu (18/8/2021).
"Kami (pusat) itu tidak pernah menginstruksi untuk utak-atik data, tapi data itu diutak-atik dari bawah, karena kita butuh yang riil untuk epidemilogi, dan ini berbahaya," sambungnya.
Dia mengakui juga bahwa terkadang instruksi dari Presiden Jokowi tidak pernah dilakukan 100 persen sama oleh pemangku kepentingan di daerah.
"Jadi jangan dibayangkan seolah-olah kita bilang A maka sampai ke bawah itu A di pemerintahan, karena kapasitas dan dimensi politik yang beragam juga," ucapnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga mengakui data yang ada saat ini belum menggambarkan secara utuh kondisi pandemi corona di Indonesia.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan masih terjadi keterlambatan input data dari daerah ke pusat sehingga data menjadi tidak sinkron.
"Kita mendorong bagaimana sinkronisasi data pusat dan daerah dapat berjalan, koordinasi kemenkes dan dinkes provinsi/kabupaten/kota dapat berjalan agar gap-gap data ini dapat semakin kecil sehingga dapat menggambarkan kondisi di Indonesia lebih baik lagi," kata Dewi dalam diskusi virtual, Kamis (12/8/2021).
Baca Juga: Pesan HUT RI ke-76 Novel Bamukmin ke Jokowi: Merdekakan Ulama dan Habib
Banyak kasus meninggal dunia yang sudah terjadi beberapa pekan lalu baru dilaporkan pada pekan ini, sehingga terkesan saat ini angka kematian tinggi.
Berita Terkait
-
Singgung Kemandirian Indonesia, Politisi PDIP: Birokrasi Terjajah Kepentingan Asing
-
Pesan HUT RI ke-76 Novel Bamukmin ke Jokowi: Merdekakan Ulama dan Habib
-
Checep Bangga Baju Adat Lampung Jahitannya Dipakai Presiden Jokowi di Acara HUT ke-76 RI
-
PDIP Makin Sering Kritik Pemerintahan Jokowi, Singgung Mental Terjajah Asing
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Rp80 Jutaan: Dari Si Paling Awet Sampai yang Paling Nyaman
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
Pilihan
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
Terkini
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Hasto Kristiyanto: Respons Bencana Alam Bukan Sekadar Bantuan Cepat
-
Disidak Menteri LH Buntut Banjir, 3 Perusahaan Raksasa Ini Wajib Setop Operasi di Batang Toru
-
Usul Koalisi Permanen, Bahlil Dinilai Ingin Perkuat Stabilitas dan Konsolidasi Golkar
-
Banjir Rob Jakarta Utara: Jalan Depan JIS Kembali Terendam
-
KPK Ungkap Linda Susanti yang Laporkan Dugaan Penggelapan Barang Bukti Ternyata Lakukan Penipuan
-
Trik Jitu Bahlil Bikin Prabowo 'Jatuh Hati', Pujian Meluncur Deras di HUT Golkar
-
Ancaman Rob Mengintai Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Aturan Perlindungan Mangrove
-
Menteri LH Setop Aktivitas Perusahaan Tambang, Sawit dan PLTA di Batang Toru!
-
Skandal Digitalisasi SPBU Pertamina Merembet? KPK Kini Selidiki Dugaan Korupsi di PT LEN Industri