Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla mengungkapkan kalau dirinya pernah dituduh sebagai bagian dari Taliban yang kini menguasai Afghanistan. Padahal saat itu ia sedang berupaya untuk menjadi mediator antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan.
JK -sapaan akrab Jusuf Kalla- menjelaskan kalau keterlibatannya dengan kelompok Taliban semata-semata untuk mengenali kedua pihak yang bertikai secara mendalam. Menurutnya itu menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang mediator yang harus berlaku seimbang dan adil dengan pihak-pihak yang bertikai agar tidak terkesan memihak.
Itu disampaikan JK dalam webinar publik bertajuk “Memperkokoh Jembatan Kebangsaan: Belajar Mediasi Konflik dari Pengalaman Jusuf Kalla” yang diselenggarakan PUSAD Paramadina, Kamis (19/8/2021).
"Ketika itu saya dituduh Taliban. Padahal saya harus bertemu dengan dua pihak yang terlibat konflik di Afghanistan, baik itu perwakilan pemerintah Afghanistan maupun pimpinan Taliban," ucap JK.
Dalam kesempatan tersebut, JK menerangkan bahwa selain kemampuan mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait konflik yang sedang berlangsung, membangun reputasi dan wibawa seorang mediator juga penting diupayakan. Reputasi mediator yang netral, adil, dan imparsial menjadi penting untuk menumbuhkan rasa percaya dan mendorong kompromi di antara kedua belah pihak.
Karena itu, JK mengundang kedua belah pihak baik dari Taliban maupun Presiden Afghanistan Ashraf Ghani guna membangun rasa percaya. Menurutnya pendekatan yang lebih personal terkadang lebih efektif ketimbang pendekatan protokoler yang terlampau formal dan kurang mampu mencarikan suasana.
"Saya bicara dengan kedua pihak dan benar-benar berupaya memahami karakteristik dan perasaan masing-masing. Selain belajar sejarah konfliknya, kita juga perlu mengenali aktor yang terlibat secara mendalam,” ungkapnya.
Semasa hidupnya JK memang dikenal sebagai mediator ulung. Ia pernah berjasa memediasi konflik-konflik kekerasan di dalam negeri antara lain di Ambon, Poso, dan Aceh. Tidak hanya jago kandang, JK juga pernah berusaha memediasi konflik-konflik internasional di Afghanistan, Malaysia, Palestina, dan daerah lainnya.
Baca Juga: JK Disebut Dukung Kelompok Taliban, Pengamat: Gawat!
Berita Terkait
-
Taliban Kuasai Afganistan, BNPT Antisipasi Adanya Penggalangan Simpatisan di Indonesia
-
Tidak Ada Demokrasi di Afghanistan Versi Taliban, Pemerintah Baru Berbentuk Dewan Penguasa
-
Kontras dengan Wanita Afghanistan, Putri Ashraf Ghani Hidup Bebas di New York
-
Guru Besar UI: Pemerintah Jangan Prematur Akui Taliban sebagai Pemerintah Sah Afghanistan
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah