Suara.com - Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa’adi mewakili Presiden RI menghadiri acara Muktamar ke-7 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI.
Acara Muktamar ke-VII IPHI dilaksanakan secara hybrid, yakni daring dan luring, di Hotel Whyndam Surabaya pada Sabtu (21/8/2021).
Salah satu agenda acara tersebut yaitu pemilihan ketua umum IPHI periode 2021-2025.
Dalam sambutannya, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi mewakili Presiden Jokowi mengapresiasi atas terselenggaranya Muktamar Ke 7 IPHI ini yang dilakukan secara hybrid.
"Luar biasa ini, Muktamar ini adalah langkah yang sangat strategis meski dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid 19 namun kita memiliki spirit untuk tetap mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara," tuturnya.
Muktamar ke VII IPHI ini mengangkat tema "Dengan Kemabruran Haji Kita Bangkitkan Perekonomian Umat & Perkokoh Persaudaraan Kebangsaan".
Selain itu, turut hadir secara virtual Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
Zainut Tauhid menjelaskan, peran haji di Indonesia sangatlah penting dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan Indonesia.
"Penelitian yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga tahun 2012 menyimpulkan bahwa jemaah haji memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan," imbuhnya.
Baca Juga: Gubernur Jatim Kecam Penyebar Hoaks Sinta Nuriyah Wahid Meninggal
"Sudah banyak alumni Haji yang bahkan sampai ditetapkan sebagai pahlawan nasional ada KH. Hasyim Asyrari, ini menunjukan peran haji penting," lanjutnya.
Dalam sambutannya Khofifah Indar Parawansaturut menyampaikan harapannya.
"Muktamar ini dilaksanakan secara daring dan luring dengan menerapkan prokes yang sangat ketat, saya berharap dapat bergabung pada sesi Doa dan Istighosah nanti semoga kita semua mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT," ungkapnya.
Zainut Tauhid mengajak IPHI berperan aktif dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan sekaligus vaksinasi.
"Pemerintah dalam dua tahun ini tidak menyelenggarakan Haji, dalam rangka menjaga keselamatan, selain itu kita memiliki kewajiban untuk menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda," jelasnya.
"Kami mengajak IPHI sesuai kapasitasnya untuk membantu memberikan penyadaran terkait penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker plus 1 D yakni doa," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
-
Gubernur Khofifah Pastikan Harga Tes PCR di Wilayahnya Telah Turun
-
SuaraLive!: Merdeka dengan Vaksin, Surabaya Kejar Herd Immunity
-
Sisa Insentif Nakes di Surabaya Segera Dibayar
-
Ketua IPHI Temui Dirjen AHU Kemenkumham: Ada Pihak Lain Pakai Nama IPHI
-
Menag Gus Yaqut Bakal Hadiri Muktamar IPHI VII di Surabaya Bulan Depan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri