Korupsi Bansos di Masa Pandemi, Vonis 12 Tahun Juliari Tak Cerminkan Rasa Keadilan Rakyat

Suara.com - Anggota DPR RI Komisi VIII fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyebut vonis hakim 12 tahun penjara terhadap eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Hal itu mengingat korupsi yang dilakukan Juliari terjadi dalam keadaan pandemi. 

"Putusan hakim belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat," kata Bukhori saat dihubungi, Selasa (24/8/2021). 

Ketua DPP PKS tersebut mengatakan, vonis majelis hakim seharusnya bisa memberikan efek jera. Selain itu, seharusnya vonis juga bukan justru membuat hakim diejek. 

Memang usai Juliari divonis majelis hakim mendapatkan sorotan dari masyarakat terutama di media sosial. Hal itu terjadi lantaran hakim dalam putusannya menilai hal yang meringankan hukuman Juliari adalah telah menjadi korban hinaan masyarakat. 

"Seharusnya bisa berdampak efek jera dan pengadilan tidak menjadi bahan ejekan sekaligus menjaga marwah peradilan di negeri ini," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Bukhori mengatakan, bahwa adanya ketidakadilan dalam vonis Juliari tersebut justru semakin nyata terlihat. Terlebih jika dibandingkan dengan vonis hakim terhadap kasus korupsi lainnya. 

Vonis 12 Tahun

Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis sebelumnya telah memvonis Juliari dengan hukuman 12 tahun penjara.  Majelis hakim pun membeberkan hal-hal yang menjadi pertimbangan terhadap vonis 12 tahun penjara Juliari. 

Adapun hal memberatkan yang disampaikan hakim bahwa terdakwa Juliari tidak berjiwa kesatria untuk mengakui perbuatannya dalam korupsi bansos.

Baca Juga: Novel Bamukmin: Seharusnya Juliari Dihukum Seumur Hidup karena Membuat Malapetaka

"Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya," ucap hakim Muhammad Damis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2021).

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu wabah Covid-19. Sedangkan, pertimbangan dalam hal meringankan yang diberikan terdakwa Juliari belum pernah dijatuhi pidana.

Lebih lanjut, Juliari juga dalam meringankannya sudah cukup menderita dengan mendapatkan hinaan oleh masyarakat. Padahal, kata Majelis Hakim M. Damis bahwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ucap Damis.

Selain itu, kata Damis, bahwa terdakwa Juliari juga selama menjalani 4 bulan persidangan hadir dengan tertib dan tidak pernah bertingkah dng macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. 

"Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso," tutup Damis.

Selain pidana badan, Juliari harus membayar uang denda sebesar Rp500 juta, subsider enam bulan penjara.

Hakim juga menambah pidana terhadap terdakwa Juliari membayar uang pengganti Rp14.597.450.000. Bila tak membayar keseluruhan uang pengganti maka akan mendapatkan tambahan pidana selama 2 tahun.

Kemudian, Hakim juga mencabut hak politik Juliari sebagai pejabat publik selama 4 tahun.