Suara.com - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 2.500 kasus yang dilaporkan pihaknya terkait kasus kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2021. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat 2.300 kasus.
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, jumlah pengaduan kasus pada 2020 naik 68 persen dibandingkan 2019 yang mencatat 1.419 kasus.
Lonjakan pengaduan tersebut, diakuinya sangat signifikan, jika merunut pada rata-rata penambahan kasus serupa selama lima tahun terakhir yang hanya 14 persen.
"Pada satu semester 2021 jadi antara bulan Januari sampai Juni 2021 angka laporan langsung ke Komnas Perempuan bahkan melampaui pengaduan yang diajukan di tahun 2020 yaitu telah lebih 2.500 kasus," kata Andy dalam paparannya pada acara bertajuk Menguatkan Arah Kebijakan dan Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022 secara daring, Selasa (24/8/2021).
Jika melihat kasus-kasus yang dilaporkan pada 2020, Komnas Perempuan mencatat adanya kenaikan 18 persen kekerasan seksual sepanjang tahun itu.
Lalu kasus kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan juga meningkat hampir tiga kali lipat.
Pada pelaporan tersebut, paling banyak kasus yang diadukan ialah soal kekerasan di dalam rumah tangga.
Selain itu, Andy menerangkan terdapat pula kasus-kasus kekerasan di dalam konteks konflik yang berkaitan dengan kebijakan mengenai tata kelola sumber daya alam maupun tanah.
"Juga kasus-kasus kriminalisasi terhadap perempuan korban maupun perempuan pembela HAM," tuturnya.
Andy menerangkan adanya beragam penyebab tingginya angka kekerasan yang terjadi selama pandemi Covid-19.
Baca Juga: Bikini Dinar Candy Bikin Negara Gemetar: Diperkarakan karena Tubuh, Protesnya Dilupakan
Seperti misalnya, nasib perempuan memiliki beban kerja bertumpuk di dalam rumah, meningkatnya ketegangan di dalam keluarga terutama akibat kehilangan sumber penghasilan.
"Ini semua menjadi alasan mengapa tingkat pelaporan menjadi lebih tinggi pada masa pandemi Covid-19," ucapnya.
Kendati demikian, Andy menilai tingginya angka pengaduan kasus kepada Komnas HAM bisa menjadi indikasi baik.
Sebab hal tersebut dapat diartikan semakin banyak perempuan yang berani melaporkan kasus kekerasan dan juga semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat untuk melaporkan kasus kepada negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!
-
Teruskan Perjuangan Kakak, Menkes Beri Beasiswa Pendidikan Dokter untuk Adik Mendiang Myta Aprilia
-
UHN dan CISDI Gandeng Harvard Medical School, Bangun Pusat Riset Kesehatan Primer di RI
-
Hanya Modal Gunting, Pemuda di Kalideres Gasak Honda Scoopy di Halaman Rumah
-
Eks Kasat Narkoba Polres Bima Digelandang ke Bareskrim, Terseret TPPU Koko Erwin
-
Sepakat Saling Memaafkan, Aksi Saling Lapor Waketum PSI Berujung Damai
-
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Peran MRP dalam Penyusunan RPP Perubahan Kedua PP 54/2004