Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelaksanaan Pemilu 2009 yang kala itu dimenangkan Partai Demokrat. Dia berbicara soal adanya tindakan menghalalkan segala cara hingga menarik elemen KPU menjadi pengurus partai pada masa tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Irwan justru balik menyinggung Hasto dengan meminta Sekjen PDIP tersebut untuk fokus membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja mencari tersangka kasus suap yang kekinian buron Harun Masiku.
"Hasto tidak perlu ingat yang jauh lampau. Ingat dan bantu KPK temukan Masiku saja. Itu konkret bagi negara," katanya kepada wartawan pada Rabu (25/8/2021).
Irwan mengatakan, sebagai pihak yang kalah dalam Pemilu 2009 sangat menyakitkan dan ada banyak alasan untuk tidak menerimanya.
Menurutnya, kemenangan Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 sudah sah dan sesuai konstitusi.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menyebutkan tak menemukan kecurangan.
"Justru Pemilu 2019 kemarin saat mereka berkuasa dugaan kecurangan juga banyak. Demokrat bisa menerima dan menghormati kerangka hukum pemilu," tuturnya.
Nostalgia 2009
Sebelumnya, Hasto mengaku bernostalgia dengan nuansa saat menerima kunjungan Partai Gerindra di DPP PDI Perjungan.
Baca Juga: TGB Jabat Komisaris, Politisi Demokrat Singgung soal Imbalan Dukung Jokowi
Dia juga teringat dengan suasana di mana kedua partai itu berkoalisi saat mengusung pasangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009.
Hal itu dikatakan Hasto mengawali sambutannya saat menerima kunjungan dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani beserta rombongan.
"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," kata Hasto, Selasa (24/8/2021).
Hasto mengatakan bahwa pengalaman Pemilu 2009 telah memberi pelajaran. Ia lantas menceritakan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimanipulasi.
"Kita belajar dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT. Demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi yang menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi yang juga mengunakan hukum, aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu. Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Benarkah 'Era Jokowi' Sudah Usai? 5 Fakta Reshuffle Prabowo, Diawali Depak Sri Mulyani
-
Kompolnas: Etik Tak Cukup, Kasus Kematian Ojol Affan Kurniawan Harus Diproses Pidana
-
21 Tahun Kasus Munir: Komnas HAM Periksa 18 Saksi, Kapan Dalang Utama Terungkap?
-
CEK FAKTA: Klaim Prabowo Pindahkan 150 Ribu TKI dari Malaysia ke Jepang
-
Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
-
Deadline 2026! Pemerintah Kejar Target Kemiskinan Ekstrem: Daerah Wajib Lakukan Ini...
-
Baru Dilantik Prabowo, Kekayaan Menteri P2MI Mukhtarudin Capai Rp 17,9 Miliar
-
Pesan Terbuka Ferry Irwandi ke Jenderal: Tidak Lari, Tidak Takut, Tidak Diam
-
CEK FAKTA: Video Jurnalis Australia Ditembak Polisi Indonesia
-
Dito Ariotedjo Dicopot dari Menpora, Bahlil Langsung Setor Nama Pengganti, Puteri Komarudin?