Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelaksanaan Pemilu 2009 yang kala itu dimenangkan Partai Demokrat. Dia berbicara soal adanya tindakan menghalalkan segala cara hingga menarik elemen KPU menjadi pengurus partai pada masa tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Irwan justru balik menyinggung Hasto dengan meminta Sekjen PDIP tersebut untuk fokus membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja mencari tersangka kasus suap yang kekinian buron Harun Masiku.
"Hasto tidak perlu ingat yang jauh lampau. Ingat dan bantu KPK temukan Masiku saja. Itu konkret bagi negara," katanya kepada wartawan pada Rabu (25/8/2021).
Irwan mengatakan, sebagai pihak yang kalah dalam Pemilu 2009 sangat menyakitkan dan ada banyak alasan untuk tidak menerimanya.
Menurutnya, kemenangan Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 sudah sah dan sesuai konstitusi.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menyebutkan tak menemukan kecurangan.
"Justru Pemilu 2019 kemarin saat mereka berkuasa dugaan kecurangan juga banyak. Demokrat bisa menerima dan menghormati kerangka hukum pemilu," tuturnya.
Nostalgia 2009
Sebelumnya, Hasto mengaku bernostalgia dengan nuansa saat menerima kunjungan Partai Gerindra di DPP PDI Perjungan.
Baca Juga: TGB Jabat Komisaris, Politisi Demokrat Singgung soal Imbalan Dukung Jokowi
Dia juga teringat dengan suasana di mana kedua partai itu berkoalisi saat mengusung pasangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009.
Hal itu dikatakan Hasto mengawali sambutannya saat menerima kunjungan dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani beserta rombongan.
"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," kata Hasto, Selasa (24/8/2021).
Hasto mengatakan bahwa pengalaman Pemilu 2009 telah memberi pelajaran. Ia lantas menceritakan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimanipulasi.
"Kita belajar dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT. Demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi yang menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi yang juga mengunakan hukum, aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu. Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045