Suara.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengkritisi kerumitan administrasi yang diterapkan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, terkait masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk tidak memperumit masyarakat mendapatkan vaksin sehingga dapat mempercepat program vaksinasi nasional.
"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi COVID-19 karena terlalu ribet administrasinya," kata JK saat meninjau vaksinasi COVID-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta, Minggu.
JK meminta Budi Gunadi untuk mengacu kepada beberapa negara yang memudahkan warga mereka mendapatkan vaksin COVID-19 dengan hanya membawa kartu identitas.
"Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu," tegas JK.
Kerumitan perihal administrasi pendaftaran tersebut, lanjut JK, menyebabkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia mengalami keterlambatan.
Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis. Namun realisasi pencapaiannya hanya separuhnya atau sekitar 500.000 dosis per hari, katanya.
Oleh karena itu, JK meminta pemerintah untuk membuat sistem pendaftaran vaksin COVID-19 yang sederhana dan mudah, tanpa harus menyertakan banyak persyaratan.
Kemudahan tersebut tidak akan menyebabkan kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19, ujar JK.
Baca Juga: Vaksinasi Pelajar Urung Capai Target, Pemkot Jogja Belum Berani Gelar PTM
Untuk mendapatkan vaksin COVID-19, masyarakat diminta melakukan registrasi ke laman pedulilindungi.id untuk mendapatkan tiket vaksin. Selanjutnya, tiket vaksin tersebut harus disertakan pada saat masyarakat mendaftar untuk disuntik vaksin COVID-19. (Antara)
Berita Terkait
-
Vaksinasi Pelajar Urung Capai Target, Pemkot Jogja Belum Berani Gelar PTM
-
Belajar Tatap Muka di Cimahi Direncanakan Pekan Kedua September
-
Tinjau Vaksinasi di Denpasar, Panglima TNI Singgung Soal Fasilitas Isolasi Terpusat
-
Ada Vaksinasi Covid-19 Dimintai Bayaran? Segera Lapor ke No Kontak Ini, Jangan Takut!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Mendagri Minta Bantuan 15 Ribu TNI-Polri Bersihkan Lumpur Sumatra
-
OTT Pegawai Pajak, DJP Siap Beri Sanksi jika Terbukti Korupsi
-
Rocky Gerung Terpantau Turut Hadiri Rakernas PDIP di Ancol
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Dosen Utama STIK: UU ITE Tak Melemah, Penyebar Hoaks Tetap Bisa Dipidana!
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis