Suara.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengkritisi kerumitan administrasi yang diterapkan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, terkait masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk tidak memperumit masyarakat mendapatkan vaksin sehingga dapat mempercepat program vaksinasi nasional.
"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi COVID-19 karena terlalu ribet administrasinya," kata JK saat meninjau vaksinasi COVID-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta, Minggu.
JK meminta Budi Gunadi untuk mengacu kepada beberapa negara yang memudahkan warga mereka mendapatkan vaksin COVID-19 dengan hanya membawa kartu identitas.
"Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu," tegas JK.
Kerumitan perihal administrasi pendaftaran tersebut, lanjut JK, menyebabkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia mengalami keterlambatan.
Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis. Namun realisasi pencapaiannya hanya separuhnya atau sekitar 500.000 dosis per hari, katanya.
Oleh karena itu, JK meminta pemerintah untuk membuat sistem pendaftaran vaksin COVID-19 yang sederhana dan mudah, tanpa harus menyertakan banyak persyaratan.
Kemudahan tersebut tidak akan menyebabkan kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19, ujar JK.
Baca Juga: Vaksinasi Pelajar Urung Capai Target, Pemkot Jogja Belum Berani Gelar PTM
Untuk mendapatkan vaksin COVID-19, masyarakat diminta melakukan registrasi ke laman pedulilindungi.id untuk mendapatkan tiket vaksin. Selanjutnya, tiket vaksin tersebut harus disertakan pada saat masyarakat mendaftar untuk disuntik vaksin COVID-19. (Antara)
Berita Terkait
-
Vaksinasi Pelajar Urung Capai Target, Pemkot Jogja Belum Berani Gelar PTM
-
Belajar Tatap Muka di Cimahi Direncanakan Pekan Kedua September
-
Tinjau Vaksinasi di Denpasar, Panglima TNI Singgung Soal Fasilitas Isolasi Terpusat
-
Ada Vaksinasi Covid-19 Dimintai Bayaran? Segera Lapor ke No Kontak Ini, Jangan Takut!
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah di Kantong! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI