Suara.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengkritisi kerumitan administrasi yang diterapkan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, terkait masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk tidak memperumit masyarakat mendapatkan vaksin sehingga dapat mempercepat program vaksinasi nasional.
"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi COVID-19 karena terlalu ribet administrasinya," kata JK saat meninjau vaksinasi COVID-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta, Minggu.
JK meminta Budi Gunadi untuk mengacu kepada beberapa negara yang memudahkan warga mereka mendapatkan vaksin COVID-19 dengan hanya membawa kartu identitas.
"Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu," tegas JK.
Kerumitan perihal administrasi pendaftaran tersebut, lanjut JK, menyebabkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia mengalami keterlambatan.
Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis. Namun realisasi pencapaiannya hanya separuhnya atau sekitar 500.000 dosis per hari, katanya.
Oleh karena itu, JK meminta pemerintah untuk membuat sistem pendaftaran vaksin COVID-19 yang sederhana dan mudah, tanpa harus menyertakan banyak persyaratan.
Kemudahan tersebut tidak akan menyebabkan kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19, ujar JK.
Baca Juga: Vaksinasi Pelajar Urung Capai Target, Pemkot Jogja Belum Berani Gelar PTM
Untuk mendapatkan vaksin COVID-19, masyarakat diminta melakukan registrasi ke laman pedulilindungi.id untuk mendapatkan tiket vaksin. Selanjutnya, tiket vaksin tersebut harus disertakan pada saat masyarakat mendaftar untuk disuntik vaksin COVID-19. (Antara)
Berita Terkait
-
Vaksinasi Pelajar Urung Capai Target, Pemkot Jogja Belum Berani Gelar PTM
-
Belajar Tatap Muka di Cimahi Direncanakan Pekan Kedua September
-
Tinjau Vaksinasi di Denpasar, Panglima TNI Singgung Soal Fasilitas Isolasi Terpusat
-
Ada Vaksinasi Covid-19 Dimintai Bayaran? Segera Lapor ke No Kontak Ini, Jangan Takut!
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan
-
Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin
-
6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah
-
Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Sabtu Pagi, DPR dan Pemerintah Gelar Pertemuan Bahas Evaluasi Perkembangan Ekonomi
-
Napas Jakarta Makin Berat, Pramono Serukan Tinggalkan Kendaraan Pribadi
-
Rekomendasi Akhir Pekan di Jakarta: Dari Indofest hingga Pameran Keris Nasional
-
KPK Pindahkan Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo ke Rutan Semarang
-
Berjalan Sesuai Rencana, Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Permanen di Jambi Capai 70%