Datang ke KPK, Gus Ipul Jelaskan Alasannya Pakai Mobil Listrik RI 27

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggunakan mobil listrik Wuling Air EV.

Mobil berwarna putih dengan nopol RI 27 itu tiba di depan lobi Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.32 WIB.

Selain itu, terdapat stiker Sekolah Rakyat terpasang di bagian kanan pintu mobil.

“Iya ini memang mobil saya dengan Pak Wamen, ini adalah mobil operasional Kemensos,” kata Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa nantinya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan evaluasi terhadap penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional.

“Melakukan evaluasi nanti setelah kita memanfaatkan mobil listrik ini efek terhadap efisiensi dan juga membangun kesadaran jajaran Kemensos untuk bisa lebih hemat energi. Mudah-mudahan an nanti tentu bisa dipraktikkan lebih jauh,” tutur Gus Ipul.

Dia juga mengaku telah menggunakan mobil listrik ini untuk perjalanan di dalam kota sejak satu bulan terakhir.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul mengungkapkan alasannya mendatangi KPK. Dia mengaku akan melakukan audiensi untuk membahas pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

Gus Ipul datang ke lembaga antirasuah bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, serta jajaran direktur jenderal (dirjen) dan kepala biro di Kemensos.

Baca Juga: Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut

“Kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026,” ucap Gus Ipul.

“Kita ingin program strategis Bapak Presiden, khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi,” tambah dia.

Untuk itu, Gus Ipul mengaku terbuka untuk menyampaikan informasi perihal pengadaan barang dan jasa di Kemensos kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga-lembaga nonpemerintah.