Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui, jika proses pemasukan data atau data entry di Indonesia kerap terjadi kesalahan.
Hal itu dia sampaikan, menanggapi beredarnya surat keterangan Vaksinasi Covid-19 itu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa dilihat secara umum melalui aplikasi PeduliLindungi.
Menurutnya, tak hanya data presiden saja yang tersebar. Namun banyak pejabat lain yang data NIK-nya turut tersebar di muka publik.
"Karena tetap data entry kan Indonesia sering terjadi kesalahan, niatnya ke sana. Nah memang tidak nyamannya kita, bukan hanya Pak Presiden saja tapi juga banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar informasinya keluar, kita menyadari itu," ungkap Budi di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/9/2021) hari ini.
Budi menegaskan, aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk mengecek apakah seseorang sudah divaksin atau sudah, menjalani tes di laboratorium.
Tak hanya itu, aplikasi tersebut juga digunakan masyarakat untuk berkegiatan di luar seperti di mal maupun bandara.
"Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas, misalnya check-in di airport, mau check-in ke mal atau mau masuk ke industri, kantor," sambungnya.
Data Pejabat Ditutup
Berkaitan dengan beredarnya surat vaksin milik Presiden Jokowi, Budi mengatakan, pihaknya telah menutup data milik sejumlah pejabat yang posisinya vital.
Baca Juga: Data Pribadi Jokowi Bocor ke Publik, DPR: Memang Banyak Keluhan di PeduliLindungi
Sedangkan untuk pejabat lainnya yang datanya masih terbuka, maka akan dengan segera dilakukan penutupan.
"Bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapihkan, sehingga data para pejabat itu ditutup. Nah sekarang kami akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup," imbuh Budi.
Sebelumnya, seorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 di Twitter. Ternyata, surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi.
Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.
Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.
Terlihat dari aktivitasnya, pengunggah dapat bebas mengakses sertifikat vaksin milik orang lain. Terbukti halnya ia bisa memeriksa sertifikat milik Jokowi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO