Suara.com - Bantuan sosial (bansos) bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima. Untuk mengawal penyaluran bansos tepat sasaran merupakan suatu keniscayaan agar masyarakat miskin, rentan dan terdampak pandemi Covid-19 bisa merasakan kehadiran negara di tengah kesulitan hidup mereka.
“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah, sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, dalam Diskusi Sespimti Polri Dikreg ke 30 Tahun 2021 dengan topik “Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial guna Membantu Kebutuhan Hidup Masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19,” di Jakarta, Selasa (7/9/2021).
Untuk menjawab persoalan tersebut, Risma membeberkan empat strategi yang dinilai bisa mengatasi persoalan bansos, mulai dari proses, penyaluran hingga diterima oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.
Pertama, melakukan perbaikan sistem walaupun tidak semua masyarakat melek sehingga perlu menerjunkan tim Kementerian Sosial (Kemensos) ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Perbaikan sistem itu berat, tapi harus dilaklukan untuk merubah ke arah yang lebih baik, dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ” tandas Mensos.
Namun dalam upaya perbaikan data penerima bantuan, perlu melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah (pemda). Walau demikian, masih ada pemda yang tidak aktif dan peduli, sehingga berdampak pada tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya.
Bahkan ada pemda tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun, sehingga tidak heran jika data di lapangan berbeda dengan data Dukcapil, karena tidak ada informasi seperti pindah alamat dan domisili, meninggal dan lain sebagainya.
“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat, karena tidak menerima bantuan, padahal sebelumnya menerima. Setelah ditelusuri, ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat, ” ungkap Mensos.
Untuk pengawasan penyaluran bansos, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga, seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri, agar tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos.
“Setiap bulan, kami rutin menggelar pertemuan dengan institusi dan lembaga. Itu bertujuan untuk menyelesaikan bersama-sama, sebab pikiran banyak orang lebih baik daripada pikiran kami sendiri," tandas Mensos.
Baca Juga: Kemensos Gerakkan Karang Taruna untuk Bantu Masyarakat Miskin
Kedua, mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya BPNT dan PKH kendati ada komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SLTA.
“Kami juga meluncurkan aplikasi 'Usul-Sanggah', dimana masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan bisa menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, ” terang Mensos.
Ketiga, menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti karang taruna, agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia.
“Kita hidupkan kembali, dan alhamdulillah saya bangga kepada karang taruna DKI, karena mereka telah mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara, ” kata Mensos.
Keempat, upaya pembedayaan sosial lainnya yang terus dilakukan Kemensos terhadap KPM guna mendukung kemandirian ekonomi, agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas.
“Sebagai contoh di wilayah Asmat Papua, kami ajari mereka “Tangan di Atas” dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako yang dikelola bersama-sama dan sekarang mulai menampakan hasil, ” katanya.
Berita Terkait
-
Sambil Ngevlog, Mensos Risma Promosikan Madu Hasil Karang Taruna Aceh
-
Bank Mandiri Kembali Salurkan BSU ke Pekerja September Ini
-
Risma Ngeluh ke Himbara Soal Bansos, Begini Respons Erick Thohir
-
Mensos: Bantuan Sosial Bisa Diwariskan, Meski Ahli Waris Anak-anak
-
Pada Komunitas Adat Terpencil, Mensos Pastikan Negara Hadir Beri Bantuan Sosial
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Modus Paket Online, Polisi Gagalkan Peredaran Vape Narkotika di Jakbar
-
Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, PDIP Intens Lobi Partai Lain di Parlemen
-
Demo di Komdigi, Massa Minta Takedown Mens Rea di Netflix dan Ancam Lanjutkan Aksi ke Polda Metro
-
Nyumarno Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kunang
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Pelaksanaan SNBP Terbaru
-
Siapa Sebenarnya Pelapor Pandji? Polisi Usut Klaim Atas Nama NU-Muhammadiyah yang Dibantah Pusat
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?
-
Debit Air Berpotensi Naik, Ditpolairud Polda Metro Jaya Sisir Permukiman Warga di Pluit
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta