Suara.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, membantah soal pejabat dan keluarga di Jakarta mendapatkan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster. Temuan ini sebelumnya diungkap koalisi masyarakat LaporCovid-19.
Widyastuti mengatakan pihaknya belum membagikan vaksin booster kepada masyarakat umum apalagi pejabat. Sesuai instruksi Pemerintah, dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan.
"Kami, menurut kebijakan pemerintah pusat, booster hanya bagi tim tenaga kesehatan dan penunjangnya," ujar Widyastuti di acara vaksinasi NasDem, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2021).
Sebelumnya, Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 melaporkan ada vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi para keluarga elite pejabat dan aparat di salah satu perkantoran swasta di DKI Jakarta.
Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif mengungkapkan laporan itu datang dari warga kepada timnya, vaksinasi itu berlangsung di salah satu kantor swasta di Jalan Sudirman.
"Hari ini kami mendapat laporan adanya booster vaksin ketiga untuk keluarganya pejabat dan aparat di salah satu perkantoran swasta di Jakarta, di Jalan Sudirman. Menariknya, informasinya itu jangan disebarkan ke orang lain," kata Arif dalam diskusi virtual, Rabu (8/9/2021).
Arif sangat menyesalkan peristiwa ini, mereka juga pernah mendapatkan laporan bahwa ada orang non-nakes mendapatkan vaksin booster di Sentra Vaksinasi Mabes Polri.
"Ini beberapa laporan yang masuk ke kami mengenai penyimpangan penggunaan vaksin dosis ketiga. Bahkan ada sebagian di antaranya melaporkan penyuntikan itu dilakukan di mabes misalnya dan dan seterusnya," ungkapnya.
Padahal, Kementerian Kesehatan melalui nomor 71/ITAGI/Adm/VII/2021 telah jelas mengatur bahwa vaksin booster hanya diberikan bagi tenaga kesehatan yang dinilai bekerja dengan resiko tinggi terpapar Covid-19.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Pelajar di Wajo, Presiden Jokowi Dorong Metode Door-to Door
Hingga saat ini tercatat sudah 726.589 dari 1.468.764 nakes yang sudah booster.
"Jadi ini menurut saya hal-hal yang harus ditindaklanjuti dengan sangat serius, karena menyangkut persoalan moral dan ketimpangan atau equity," tutup Arif.
Berita Terkait
-
Tinjau Vaksinasi Pelajar di Wajo, Presiden Jokowi Dorong Metode Door-to Door
-
Petugas Vaksin Covid-19 di Kabupaten Wajo Pakai Perahu ke Rumah-Rumah Warga
-
Studi: Divaksin Usai Sembuh dari Covid-19, Tumbuhkan Kekebalan Super
-
Penyebab Negara Miskin Sulit Dapat Vaksin dan Berita Populer Kesehatan Lainnya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi