Suara.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, heran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap dituduh sebagai pihak yang ingin memperpanjang masa jabatannya sebagai kepala negara.
Jazilul kemudian menyinggung soal adanya kelompok kecil pendukung Jokowi yang kerap menyuarakan soal 3 periode.
Menurutnya Jokowi kerap menegaskan menegaskan tidak ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya. Akan tetapi di samping itu, terdapat kelompok pendukung yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Jokowi untuk menambah masa jabatannya.
"Faktanya ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung pak Jokowi yang mengkampanyekan 3 periode, dan itu yang menjadi soal menurut saya. Sehingga, tujuannya ke pak Jokowi padahal pak Jokowi sudah menjawab bolak-balik, tetapi kan ada yang pake kaosnya, ada kaos 3 periode, ada deklarasi untuk 3 periode," kata Jazilul dalam diskusi bertajuk "Amandemen UUD 1945 Untuk Apa?" secara virtual, Sabtu (11/9/2021).
Melihat kondisi tersebut, Jazilul menyarankan kepada seluruh pihak untuk mengembalikan kepada konstitusi serta mempercayai pernyataan Jokowi yang ogah menambah jabatannya untuk memimpin Tanah Air.
Ia menegaskan kalau wacana penambahan masa jabatan presiden itu sama sekali tidak pernah dibahas oleh MPR RI, namun isunya terus bergulir karena ada kelompok yang kerap membicarakan 3 periode.
"Nah, di era demokrasi biasa kan, boleh kan ada kelompok yang itu, masa dilarang," ujarnya.
Sebenarnya Jazilul tidak masalah apabila ada aspirasi publik yang menginginkan Jokowi memimpin selama 3 periode. Namun ia meminta agar aspirasi itu bisa disampaikan di jalur yang benar.
"Disampaikan ke institusi yang benar, sampaikan kepada MPR, kalau tidak mau ke MPR secara keseluruhan sampaikan kepada PKB. kita akan pertimbangkan, kan begitu. Namanya wacana, namanya juga wacana yang berkembang di masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Tinjau Infrastruktur di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
"Tetapi belum besar wacana ini, persoalannya bagaimana kalau wacana ini membesar akibat pandemi misalkan dan hal-hal yang lain."
Berita Terkait
-
Hidayat: Wacana Presiden Tiga Periode Case Closed, Tapi Masih Ada yang Mengompori
-
Eem menitikan Air Mata Usai Mendapat Kaus dari Presiden Jokowi
-
Jokowi Tinjau Infrastruktur di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
-
CEK FAKTA: Presiden Jokowi Umumkan RI Bebas Masker dan Kegiatan Kembali Normal, Benarkah?
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan