Suara.com - Beredar narasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan Indonesia bebas masker dan kegiatan masyarakat bisa kembali normal.
Narasi tersebut dibagikan oleh akun Facebook Ambarawa pada 31 Juli 2021. Akun ini memposting sebuah gambar tangkapan layar dari tayangan Kompas TV.
Tangkapan layar itu menunjukkan Presiden Jokowi sedang mengadakan konferensi pers. Ia didampingi oleh sejumlah staf dan jajarannya, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Dalam keterangannya, Presiden Jokowi disebut sedang mengumumkan Indonesia akan bebas masker. Narasi itu juga menyebut kegiatan masyarakat akan kembali normal mulai 32 Juli 2021.
Adapun narasi yang dibagikan sebagai berikut:
“Presiden umumkan bebas masker & kegiatan masyarakat kembali normal mulai 32 Juli 2021.”
Lantas benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com, narasi Presiden Jokowi mengumumkan Indonesia bebas masker dan kegiatan masyarakat bisa kembali normal tidak benar.
Baca Juga: Davis Cup 2021: Indonesia Jaga Kondisi Jelang Hadapi Barbados
Faktanya, video asli yang diunggah pada kanal YouTube Kompas TV ini berjudul “Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Soal UU KPK, RKUHP dan Demo Anarkis”. Video itu diposting pada 26 September 2021.
Video tersebut tampak sama dengan gambar tangkapan layar di Facebook. Selain itu, video asli dan palsu itu juga memiliki logo Kompas TV dan keterangan lokasi, yaitu Istana Negara, Jakarta.
Namun, video asli tersebut sama sekali tidak ada kaitanya dengan protokol kesehatan Covid-19, baik penggunaan masker ataupun kegiatan masyarakat yang dibebaskan.
Sementara itu, gambar yang diunggah di Facebook pada bagian narasi dibawah “Breaking News” merupakan hasil suntingan. Adapun narasi yang asli adalah “PRESIDEN BERTEMU TOKOH LINTAS AGAMA”.
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, maka narasi Presiden Jokowi mengumumkan Indonesia bebas masker dan kegiatan masyarakat bisa kembali normal adalah hoaks.
Tag
Berita Terkait
-
Davis Cup 2021: Indonesia Jaga Kondisi Jelang Hadapi Barbados
-
Tunggu Panggilan Jokowi, Komnas HAM Ingin Jelaskan 11 Pelanggaran TWK
-
Heboh Pejabat di Riau Miliki Harta Rp 1,8 Triliun, Kalahkan Kekayaan Jokowi
-
Daftar Pemain Keturunan Indonesia di Liga Qatar, Salah Satunya Diincar Shin Tae-yong
-
Daftar Negara Paling Santai di Dunia, Indonesia Peringkat 1
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah