Suara.com - Komisi I DPR segera berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dugaan situs resmi BIN dan sejumlah kementerian yang diretas. Terkait peristiwa pembobolan itu, Komisi I DPR juga meminta semuanya tidak panik.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran ingin memastikan kabar terkait dugaan peretasan itu benar atau tidak.
"Saya akan segera komunikasi dengan mitra kami BIN, sampai saat ini kami belum menerima informasi. Jadi betul atau tidaknya informasi itu kita harus cek," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi.
Ia mengatakan masih menunggu laporan resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkaitan dengan dugaan peretasan.
"Apakah ini nyata atau masih klaim sepihak. Karena info dugaan peretasan ini masih didalami oleh otoritas keamanan siber di Indonesia. Kami sampaikan terimakasih atas info ini pada Insikt, tapi sebagai negara berdaulat, tentu publik harus menunggu pernyataan resmi pemerintah.
Namun begitu, Bobby mengimbau agar masyarakat tidak panik atas kabar dugaan peretasan situs milik sejumlah kementerian dan BIN.
"Tidak perlu panik, kami di Parlemen masih yakin, instrumen negara dalam hal ini masih berfungsi dengan baik, BSSN, Kemenkominfo dan lembaga-lembaga yang disebutkan itu," ujar Bobby.
Ditangani BSSN
Baca Juga: Kaspersky: Mustang Panda Kumpulkan Data Politik-Ekonomi Intelijen
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate angkat suara soal peretas China diduga berhasil membobol 10 situs kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurutnya, hal yang berkaitan dengan serangan siber ditangani langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Yang terkait dengan serangan siber sebaiknya ke badan siber," kata Plate singkat saat dihubungi Suara.com, Senin (13/9/2021).
Lebih lanjut, pihaknya akan turut membantu sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Kominfo.
"Kominfo selalu akan ikut membantu sesuai tupoksi Kominfo," tambahnya.
Hacker China
Berita Terkait
-
Kaspersky: Mustang Panda Kumpulkan Data Politik-Ekonomi Intelijen
-
Situs Kementerian/Lembaga Dibobol Hacker China, BIN Hingga BSSN Diminta Turun Tangan
-
Terus Digenjot, BIN Sebar 58 Ribu Dosis Vakasinasi Covid-19 di 10 Provinsi
-
Peretas China Diduga Bobol Situs BIN dan Kementerian, Ahli: Peringatan Perbaiki Sistem
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun