Suara.com - Komisi I DPR segera berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dugaan situs resmi BIN dan sejumlah kementerian yang diretas. Terkait peristiwa pembobolan itu, Komisi I DPR juga meminta semuanya tidak panik.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran ingin memastikan kabar terkait dugaan peretasan itu benar atau tidak.
"Saya akan segera komunikasi dengan mitra kami BIN, sampai saat ini kami belum menerima informasi. Jadi betul atau tidaknya informasi itu kita harus cek," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi.
Ia mengatakan masih menunggu laporan resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkaitan dengan dugaan peretasan.
"Apakah ini nyata atau masih klaim sepihak. Karena info dugaan peretasan ini masih didalami oleh otoritas keamanan siber di Indonesia. Kami sampaikan terimakasih atas info ini pada Insikt, tapi sebagai negara berdaulat, tentu publik harus menunggu pernyataan resmi pemerintah.
Namun begitu, Bobby mengimbau agar masyarakat tidak panik atas kabar dugaan peretasan situs milik sejumlah kementerian dan BIN.
"Tidak perlu panik, kami di Parlemen masih yakin, instrumen negara dalam hal ini masih berfungsi dengan baik, BSSN, Kemenkominfo dan lembaga-lembaga yang disebutkan itu," ujar Bobby.
Ditangani BSSN
Baca Juga: Kaspersky: Mustang Panda Kumpulkan Data Politik-Ekonomi Intelijen
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate angkat suara soal peretas China diduga berhasil membobol 10 situs kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurutnya, hal yang berkaitan dengan serangan siber ditangani langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Yang terkait dengan serangan siber sebaiknya ke badan siber," kata Plate singkat saat dihubungi Suara.com, Senin (13/9/2021).
Lebih lanjut, pihaknya akan turut membantu sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Kominfo.
"Kominfo selalu akan ikut membantu sesuai tupoksi Kominfo," tambahnya.
Hacker China
Berita Terkait
-
Kaspersky: Mustang Panda Kumpulkan Data Politik-Ekonomi Intelijen
-
Situs Kementerian/Lembaga Dibobol Hacker China, BIN Hingga BSSN Diminta Turun Tangan
-
Terus Digenjot, BIN Sebar 58 Ribu Dosis Vakasinasi Covid-19 di 10 Provinsi
-
Peretas China Diduga Bobol Situs BIN dan Kementerian, Ahli: Peringatan Perbaiki Sistem
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020
-
Pagi Ini, KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dkk