Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menawarkan pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan kebangsaan (TWK) untuk bekerja di luar lembaga antirasuah tersebut. Diketahui, para pegawai tak lulus TWK itu akan selesai masa tugasnya pada 1 November 2021 mendatang.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim bahwa sebagian pegawai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang mungkin meminta perhatian pimpinan KPK tentang masa depannya nanti bila sudah tak bekerja di KPK.
Terkait informasi yang santer beredar, mereka akan ditempatkan di perusahaan BUMN. Meski begitu, Ghufron tak mengetahui informasi tersebut.
"Yang jelas form-nya saya enggak tahu, kalau ditawari, itu bukan ditawari. Mereka itu katanya sih, ya, mereka nanya masa sih pimpinan enggak memikirkan mereka, begitu," ucap Ghufron saat dikonfirmasi, Selasa (14/9/2021).
Meski demikian, Ghufron tak menyangkal bahwa memang pegawai KPK nonaktif masih ada yang melakukan perlawanan dalam TWK ini, Namun, adapula pegawai lainnya yang meminta pertolongan.
"Artinya, mereka yang TMS kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan, kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin," katanya.
Ghufron pun menegaskan pihaknya tak ada pegawai KPK yang nonaktif untuk diminta mengundurkan diri.
"Yang jelas dari kami enggak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain," imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, salah satu pegawai KPK nonaktif yang enggan disebutkan namanya it mengaku mendengar bahwa adanya informasi tawaran untuk bekerja di luar KPK. Namun, dirinya hanya mengetahui sebagian pegawai KPK tak lulus ASN yang ditawari hal tersebut.
Baca Juga: Pejabat Negara Makin Kaya Raya Selama Pandemi, Bagaimana Sikap Publik?
"Kaya gitu sih (mendengar tawaran kerja diluar KPK). Tapi, nggak semua (ditawari)," kata dia.
Berita Terkait
-
Pejabat Negara Makin Kaya Raya Selama Pandemi, Bagaimana Sikap Publik?
-
Ungkit Firli Masak Nasi Goreng, ICW: Wajah KPK Sudah Tak Bisa Dipoles, Banyak Gimiknya
-
KPK Pastikan Usut Keterlibatan Pihak-pihak yang Berikan Suap Ke Eks Penyidik KPK Robin
-
Terkuak! Eks Penyidik KPK Robin Pernah Ancam Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendy
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Kronologi Sadis Penculikan Kacab Bank BUMN: Kopda FH Sempat Ancam Lepas Korban Gegara Hal Ini!
-
Setelah Bikin Blunder, KPU Minta Maaf karena Aturan Rahasia Ijazah Capres
-
Uang Pengembalian Khalid Basalamah Berubah Jadi Sitaan Korupsi Kuota Haji? KPK: Nanti Kami Jelaskan
-
Gen Z Pemilik Second Account Ketar-ketir! Komdigi Kaji Usulan 1 Orang 1 Akun Medsos
-
Didukung Senior dan Mayoritas DPW, Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Maju Jadi Caketum PPP