Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi Covid-19 supaya bisa memenuhi target herd immunity atau kekebalan komunitas pada pada Desember 2021.
Selain itu, ia menyebut kalau vaksinasi juga menjadi kunci untuk menurunkan level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat meninjau Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), di The Media Hotel and Towers, Jakarta, Selasa (14/09/2021).
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf memberikan apresiasi sebab inisiasi yang dilakukan ILUNI UI mendukung upaya pemerintah dalam melakukan percepatan vaksin.
"Karena memang pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi terutama untuk yang pertama dan yang kedua untuk mengejar kekebalan kelompok karena kita ingin kalau bisa akhir 2021 Desember ini sudah semua tervaksin, sehingga kita bisa memperoleh herd immunity," kata Ma'ruf.
Karena target herd immunity yang diinginkan pemerintah dapat terwujud pada akhir 2021, maka perlu adanya pengerahkan berbagai pihak supaya vaksinasi Covid-19 bisa dijalankan. Pemerintah dalam upayanya tersebut sampai mengerahkan TNI, Polri serta lembaga-lembaga lainnya.
"Tinggal kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat terjaga walaupun memang Covid-19 belum hilang sama sekali," tuturnya.
Ma'ruf juga menyebut kalau vaksinasi Covid-19 dapat menolong daerah untuk menurunkan levelnya dalam penerapan PPKM. Untuk bisa turun ke level 2, minimal daerah harus melakukan vaksinasi sampai 50 persen.
"Jadi vaksin ini salah satu penentu untuk turunnya level," katanya menambahkan.
Baca Juga: Untuk Mengejar Target Herd Immunity, Jateng Butuh 2,5 Juta Vaksin Covid-19 Per Pekan
Berita Terkait
-
Laba Semester I 2021 Naik 40 Persen Saat Pandemi, Bank DKI Raih Penghargaan Ini
-
Masih Diteliti, BPOM: Belum Ada Obat Herbal Anti COVID-19
-
Update Covid-19 Global: Vaksinasi Dosis Kedua Rendah, India Rentan Alami Lonjakan Lagi
-
Pengawasan Keuangan Negara Diperketat Saat Wabah, Menkeu Akui Ada Risiko Besar
-
Terkendala Izin Orang Tua, Vaksinasi Pelajar di Balikpapan Baru 19 Persen
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi