Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi Covid-19 supaya bisa memenuhi target herd immunity atau kekebalan komunitas pada pada Desember 2021.
Selain itu, ia menyebut kalau vaksinasi juga menjadi kunci untuk menurunkan level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat meninjau Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), di The Media Hotel and Towers, Jakarta, Selasa (14/09/2021).
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf memberikan apresiasi sebab inisiasi yang dilakukan ILUNI UI mendukung upaya pemerintah dalam melakukan percepatan vaksin.
"Karena memang pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi terutama untuk yang pertama dan yang kedua untuk mengejar kekebalan kelompok karena kita ingin kalau bisa akhir 2021 Desember ini sudah semua tervaksin, sehingga kita bisa memperoleh herd immunity," kata Ma'ruf.
Karena target herd immunity yang diinginkan pemerintah dapat terwujud pada akhir 2021, maka perlu adanya pengerahkan berbagai pihak supaya vaksinasi Covid-19 bisa dijalankan. Pemerintah dalam upayanya tersebut sampai mengerahkan TNI, Polri serta lembaga-lembaga lainnya.
"Tinggal kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat terjaga walaupun memang Covid-19 belum hilang sama sekali," tuturnya.
Ma'ruf juga menyebut kalau vaksinasi Covid-19 dapat menolong daerah untuk menurunkan levelnya dalam penerapan PPKM. Untuk bisa turun ke level 2, minimal daerah harus melakukan vaksinasi sampai 50 persen.
"Jadi vaksin ini salah satu penentu untuk turunnya level," katanya menambahkan.
Baca Juga: Untuk Mengejar Target Herd Immunity, Jateng Butuh 2,5 Juta Vaksin Covid-19 Per Pekan
Berita Terkait
-
Laba Semester I 2021 Naik 40 Persen Saat Pandemi, Bank DKI Raih Penghargaan Ini
-
Masih Diteliti, BPOM: Belum Ada Obat Herbal Anti COVID-19
-
Update Covid-19 Global: Vaksinasi Dosis Kedua Rendah, India Rentan Alami Lonjakan Lagi
-
Pengawasan Keuangan Negara Diperketat Saat Wabah, Menkeu Akui Ada Risiko Besar
-
Terkendala Izin Orang Tua, Vaksinasi Pelajar di Balikpapan Baru 19 Persen
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji