Baru Dilantik, Pemerintah Lebanon Disergap Masalah Pelik

Suara.com - Lebanon akhirnya mengumumkan susunan kabinet baru, dan menyudahi kebuntuan politik yang melumpuhkan Beirut selama 13 bulan terakhir. Prioritas utama pemerintahan baru adalah menyelamatkan negara dari kebangkrutan.

Sejak Jumat (11/9), Lebanon secara resmi memiliki pemerintahan baru. Kabinet 24 menteri pimpinan Najib Mikati itu dipastikan bakal melewatkan bulan madu politik, dan sebaliknya bergegas menangkal keruntuhan ekonomi yang kian dekat.

Selama 13 bulan masa kebuntuan, mata uang Pound Lebanon merosot sebanyak 90 persen dibandingkan Dolar Amerika Serikat.

Sementara angka inflasi yang meroket memaksa warga menyimpan uang, yang semakin mempersulit pemulihan.

Saat ini pemerintah tidak lagi mampu membiayai berbagai aneka subsidi terhadap bahan pokok dan energi. Akibatnya harga bahan bakar dan obat-obatan meroket, ketika pasokan listrik dibatasi dua jam per hari.

Namun, analis menebar keraguan terhadap kabinet baru Lebanon.

Analis politik, Sami Nader, misalnya menilai situasi tidak akan berubah, selama dinamika politik seputar negosiasi susunan kabinet masih mendominasi.

"Kelanjutan politik bagi-bagi kekuasaan dan percekcokan seputar langkah-langkah reformasi,” tidak mengurangi rintangan yang dihadapi pemerintahan selanjutnya.

"Pemerintahan ini pun digodok oleh orang-orang yang sama,” kata dia.

Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022: Australia Tekuk Vietnam, Korsel Tundukkan Lebanon

Rekor historis keterpurukan ekonomi Bank Dunia menyebut situasi di Lebanon sebagai salah satu krisis ekonomi paling parah di dunia sejak dekade 1850-an.

Keruntuhan ekonomi separah itu biasanya merupakan dampak perang, tulis Bank Dunia pada 31 Mei lalu. Tapi di Lebanon, krisis dipicu oleh pengeluaran negara yang eksesif dan menjerat Lebanon dalam tumpukan utang, serta praktik perbankan yang tidak berkesinambungan.

"Prioritas utama pemerintah adalah untuk mencegah negara kolaps,” kata Maha Yayha, direktur lembaga penelitian, Carnegie Middle East Center.

Subsidi harus direvisi ulang, dan jaring sosial hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Untuk itu, kabinet baru Lebanon didesak untuk melancarkan putaran baru perundingan dengan Dana Moneter Internasional, demi membuka keran bantuan senilai miliaran dolar AS.

Sejauh ini negosiasi antara kedua pihak terbentur klausul soal siapa yang akan menanggung risiko kerugian.