Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menegaskan, bahwa partainya tidak memaksa Presiden Joko Widodo terkait alokasi kursi menteri di kabinet. Menurutnya, PAN tetap menjaga moral politik.
Pernyataan Viva tersebut menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang memberikan pesan kepada PAN agar tak menekan presiden soal alokasi kursi di kabinet.
"PAN tidak memaksa sama sekali. PAN tetap menjaga moral politik karena sudah diatur di pasal 17 UUD 1945 tentang hak prerogatif presiden," kata Viva saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).
Viva berharap agar partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan tetap solid dan saling mendukung. Menurutnya, kekinian mensukseskan program pemerintah itu yang paling penting.
"Dan PAN berharap agar partai koalisi pemerintah selalu kompak dan bersama-sama mensukseskan program pemerintah yang membawa kebaikan dan bermanfaat buat rakyat, bangsa, dan negara, sesuai janji-janji kemerdekaan," tuturnya.
Pesan Menohok PKB
Untuk diketahui, seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf isu reshuffle atau perombakan kabinet gencar dibicarakan. Terlebih usai Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyinggung nama politisi seniornya Sutrisno Bachir cocok duduk di kabinet jika diberi kepercayaan.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid memberikan pesan menohok kepada PAN. Ia mengatakan, alokasi kursi di kabinet memang keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Namun ia mengingatkan PAN agar menerima apapun keputusan yang diberikan oleh Jokowi. Menurutnya, jangan ada tekanan dari PAN kepada kepala negara tersebut.
Baca Juga: PKB Sekakmat PAN: Jangan Paksa-paksa Presiden, Kalau Dikasih Posisi Terima Saja
"Apapun putusan presiden harus dihormati dan diterima. Jangan sampai nekan apalagi maksa maksa presiden," kata Jazilul saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/9/2021).
Ia kemudian menyinggung posisi PAN yang baru bergabung ke dalam koalisi pemerintahan belakangan ini. Menurut pria yang karib disapa Gus Jazil tersebut, hal itu harus menjadi pengingat agar PAN terima saja apa yang diberikan oleh Presiden.
"Terima saja andai dikasih posisi di kabinet. Nggak usah nyrondol-nyrondol (muluk-muluk), wong datangnya juga belakangan," tuturnya.
Sementara terkait dengan nama Sutrisno Bachir yang disodorkan Zulhas jika diberikan kepercayaan duduk di kabinet, Gus Jazil mengaku sependapat. Menurutnya, Sutrisno juga layak.
"Silahkan saja diusulkan, Pak Soetrisno Bachir juga layak kok. Namun itu hak prerogatif Presiden, kita hormati hak Presiden untuk memutuskan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Viral Santri Tutup Kuping, Gus Jazil PKB: Bukan Masalah, Mungkin Selera Musiknya Berbeda
-
PKB Sekakmat PAN: Jangan Paksa-paksa Presiden, Kalau Dikasih Posisi Terima Saja
-
Telepon Sebelum PAN Gabung Koalisi Jokowi, PKS - Demokrat Kini Jadi Oposisi Terserak
-
PKB Sulsel Akan Deklarasi Muhaimin Iskandar Calon Presiden 2024
-
Ditanya Soal Tawaran Menteri, Zulhas Akui Sodorkan Nama Sutrisno Bachir ke Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar