Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menegaskan, bahwa partainya tidak memaksa Presiden Joko Widodo terkait alokasi kursi menteri di kabinet. Menurutnya, PAN tetap menjaga moral politik.
Pernyataan Viva tersebut menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang memberikan pesan kepada PAN agar tak menekan presiden soal alokasi kursi di kabinet.
"PAN tidak memaksa sama sekali. PAN tetap menjaga moral politik karena sudah diatur di pasal 17 UUD 1945 tentang hak prerogatif presiden," kata Viva saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).
Viva berharap agar partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan tetap solid dan saling mendukung. Menurutnya, kekinian mensukseskan program pemerintah itu yang paling penting.
"Dan PAN berharap agar partai koalisi pemerintah selalu kompak dan bersama-sama mensukseskan program pemerintah yang membawa kebaikan dan bermanfaat buat rakyat, bangsa, dan negara, sesuai janji-janji kemerdekaan," tuturnya.
Pesan Menohok PKB
Untuk diketahui, seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf isu reshuffle atau perombakan kabinet gencar dibicarakan. Terlebih usai Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyinggung nama politisi seniornya Sutrisno Bachir cocok duduk di kabinet jika diberi kepercayaan.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid memberikan pesan menohok kepada PAN. Ia mengatakan, alokasi kursi di kabinet memang keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Namun ia mengingatkan PAN agar menerima apapun keputusan yang diberikan oleh Jokowi. Menurutnya, jangan ada tekanan dari PAN kepada kepala negara tersebut.
Baca Juga: PKB Sekakmat PAN: Jangan Paksa-paksa Presiden, Kalau Dikasih Posisi Terima Saja
"Apapun putusan presiden harus dihormati dan diterima. Jangan sampai nekan apalagi maksa maksa presiden," kata Jazilul saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/9/2021).
Ia kemudian menyinggung posisi PAN yang baru bergabung ke dalam koalisi pemerintahan belakangan ini. Menurut pria yang karib disapa Gus Jazil tersebut, hal itu harus menjadi pengingat agar PAN terima saja apa yang diberikan oleh Presiden.
"Terima saja andai dikasih posisi di kabinet. Nggak usah nyrondol-nyrondol (muluk-muluk), wong datangnya juga belakangan," tuturnya.
Sementara terkait dengan nama Sutrisno Bachir yang disodorkan Zulhas jika diberikan kepercayaan duduk di kabinet, Gus Jazil mengaku sependapat. Menurutnya, Sutrisno juga layak.
"Silahkan saja diusulkan, Pak Soetrisno Bachir juga layak kok. Namun itu hak prerogatif Presiden, kita hormati hak Presiden untuk memutuskan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Viral Santri Tutup Kuping, Gus Jazil PKB: Bukan Masalah, Mungkin Selera Musiknya Berbeda
-
PKB Sekakmat PAN: Jangan Paksa-paksa Presiden, Kalau Dikasih Posisi Terima Saja
-
Telepon Sebelum PAN Gabung Koalisi Jokowi, PKS - Demokrat Kini Jadi Oposisi Terserak
-
PKB Sulsel Akan Deklarasi Muhaimin Iskandar Calon Presiden 2024
-
Ditanya Soal Tawaran Menteri, Zulhas Akui Sodorkan Nama Sutrisno Bachir ke Jokowi
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru