Suara.com - Kementerian Dalam Negeri Jerman menyatakan telah mengeluarkan izin tinggal bagi sekitar 2.600 aktivis, seniman, ilmuwan, jurnalis, dan warga lainnya dari Afganistan.
Mereka tidak perlu mengajukan permohonan suaka lagi.Sekitar 2.600 aktivis, pegiat hak asasi, seniman, ilmuwan dan jurnalis dari Afganistan beserta keluarganya sudah mendapat izin tinggal di Jerman.
Kementerian Dalam Negeri di Berlin mengungkapkan data itu kepada kantor berita Jerman dpa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan, mereka yang namanya tercatat dalam "Daftar Kemanusiaan" itu telah menerima izin tinggal resmi dan tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapat suaka politik, sesuai dengan komitmen pemerintah Jerman.
Dengan mengantungi izin tinggal resmi, mereka juga berhak bekerja di Jerman. Lebih 4500 orang dievakuasi Bundeswehr dari Kabul Setelah Taliban menguasai Afganistan bulan Agustus lalu, ada 4.587 orang yang dievakuasi militer Jerman Bundeswehr dari Kabul, di antaranya 3.849 warga Afganistan dan 403 warga Jerman, demikian laporan pemerintah Jerman.
Mereka yang namanya dimuat dalam "Daftar Kemanusiaan" dan dianggap membutuhkan perlindungan adalah para staf lokal yang bekerja untuk Bundeswehr dan lembaga-lembaga Jerman lainnya di Afganistan.
Setelah operasi evakuasi dari Kabul selesai akhir Agustus lalu, masih ada beberapa ratus warga Afganistan yang juga berhasil keluar dari negaranya dan kemudian diterbangkan ke Jerman dari Qatar.
Partai Kiri kritik birokrasi terlalu lambat
Sebelumnya Partai Kiri mengkritik pemerintah Jerman karena "birokrasi yang lambat" dalam pengurusan suaka politik bagi lebih dari 4000 warga Afganistan, yang menurut Partai Kiri pada dasarnya berhak mendapat hak suaka termasuk hak berkumpul dengan keluarganya di Jerman.
Baca Juga: Kenapa China Kian Agresif Bantu Rezim Taliban di Afghanistan?
Harian "Neue Osnabrücker Zeitung" hari Rabu (15/9) mengutip pernyataan anggota parlemen Ulla Jelpke dari Partai Kiri yang mengatakan, selama paruh pertama tahun 2021, Jerman hanya mengeluarkan 624 visa untuk warga Afganistan.
Sementara masih ada 4173 orang yang berkasnya belum diproses. "Masa tunggu untuk penyatuan keluarga bagi warga Afganistan ini terlalu lama, tidak bisa diterima dan sangat menyulitkan keluarga yang menunggu. Padahal mereka pada dasarnya punya hak untuk masuk ke Jerman", kata Ulla Jelpke kepada harian Jerman itu.
Partai Kiri menuntut agar pengurusan visa dipercepat, sedapat mungkin juga dengan visa elektronik.
Berita Terkait
-
Kenapa China Kian Agresif Bantu Rezim Taliban di Afghanistan?
-
Taliban Berkuasa, Tim Sepakbola Wanita Afghanistan Melarikan Diri ke Pakistan
-
Pesan Diplomat Afghanistan untuk Pemimpin Dunia: Tolak Akui Taliban
-
BNPT Wanti-Wanti: Jangan Jadikan Taliban sebagai Role Model Perjuangan
-
Taliban Izinkan 400 Jenis Olahraga, Namun Khusus untuk Pria
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas