Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui belum mendapat informasi terkait rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
"Sampai hari ini sih kami belum mendengarkan isu-isu itu. Kalau berbicara reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, kapan saja apakah besok atau lusa," kata Ahmad kepada wartawan seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/9/2021).
Ahmad kemudian mempertanyakan urgensi untuk melakukan reshuffle. Jika alasannya urgensi karena pandemi, ia menilai persoalan covid-19 sudah berangsur-angsur pulih.
Ia malah memuji pemerintahan dalam penanganan pandemi.
"Presiden sendiri, kemampuan manajerial presiden mampu mengorkestrasi, melakukan gerak cepat menangani pandemi," kata dia.
Isu reshuffle
Sebelumnya, Ketua Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, menyampaikan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam akhir September ini. Menurutnya, informasi tersebut sudah pihaknya dengar.
"Ya ini kan nggak lama lagi reshuffle nih. Ini kalau nggak akhir bulan ini (September), Oktober," kata Immanuel saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/9/2021).
"Iya ada info kita ini A1 lah kita nggak mungkin sebutin," sambungnya.
Baca Juga: PKS Gulirkan Duet Anies-Sandi, Nasdem: Anies Enggak Usah Terjebak Bicara Soal Capres
Menurutnya, perombakan kabinet memang diperlukan Jokowi kekinian. Jika tidak, kata dia, Jokowi sebagai kepala negara akan tersandera oleh para menteri-menterinya.
"Karena ini kalau tidak reshuffle presiden akan disandera oleh para brutus-brutus di lingkaran nya karena kita lihat beberapa menteri-menterinya lagi asyik berpesta menikmati kekuasaan. Dan kita sudah ingatkan pesta itu selalu ada akhirnya. Jangan sering berpesta pak menteri," ungkapnya.
Lebih lanjut, Immanuel mengatakan, sebagai pendukung Jokowi melakukan pemantauan 24 jam terhadap kinerja-kinerja para menteri di kabinet.
Immanuel pun menyebutkan sejumlah nama-nama menteri yang layak untuk direshuffle oleh Jokowi diantaranya seperti Mensesneg Pratikno, Menteri Perdagangan M Lutfi, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Karena kita lihat diantara semua menteri kinerjanya sangat tidak memuaskan dan di luar ekspetasi presiden. Walaupun pada akhirnya soal reshuffle itu hak prerogatif presiden."
Tag
Berita Terkait
-
PKS Gulirkan Duet Anies-Sandi, Nasdem: Anies Enggak Usah Terjebak Bicara Soal Capres
-
PKB Sekakmat PAN: Jangan Paksa-paksa Presiden, Kalau Dikasih Posisi Terima Saja
-
Heboh Kasus Wanita Simpanan Anggota Dewan AT, NasDem Batam Buka Suara
-
Ketum Joman Ungkap Jokowi Reshuffle Kabinet Akhir September 2021, 3 Nama Menteri Disebut
-
Buntut Diadukan Cewek Ngaku Selingkuhan, Anggota Dewan AT Dipanggil NasDem
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
-
IHSG Keok 3,27 Persen Terimbas Konflik Iran-AS, Bos BEI: Kita Sudah Kuat!
Terkini
-
BRIN Temukan Spesies Baru Keong Dayangmerindu, Hanya Ada di Sumatera Selatan
-
Ini Alasan KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno
-
Sikat Terminal Bayangan di Pasar Rebo, Petugas Gabungan Beri Sanksi ke 6 Bus AKAP Bandel
-
Mojtaba Khamenei Resmi Pimpin Iran, Hezbollah: Musuh-musuh Iran Akan Gemetar
-
Kantor Media Dibakar Buntut Berita Bias Kasus Pembunuhan Sadis Aktivis Anti Pemerintah
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Puan Maharani: Harus Evaluasi, Apakah Biaya Politik Terlalu Mahal?
-
Begini Cara Kerja Drone MQ-9 Reaper AS yang Ditembak Jatuh Militer Iran
-
Puan Maharani Minta Penjelasan TNI soal Penetapan Status Siaga 1 di Tengah Konflik Global
-
Kasus Gratifikasi Eks Bupati Kukar, KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno
-
Larangan Medsos Usia Dibawah 16 Tahun di Indonesia: Gimana Nasib Akunnya?