Suara.com - Ketegangan antara AS, Australia dan Prancis seputar pembatalan kontrak kapal selam terus memuncak. Paris meratapi "pengkhianatan", sebaliknya Australia bersikeras hanya menjalankan kepentingan nasional.
Kegusaran Prancis terhadap Australia tak kunjung mereda. Penyebabnya adalah kontrak kapal selam senilai lebih dari USD 50 miliar yang sudah dikerjakan sejak lima tahun dibatalkan sepihak.
Buntutnya konflik bereskalasi sepanjang akhir pekan. Satu per satu negara yang terlibat dalam pakta pertahanan AUKUS mendapat balasan.
Sabtu (18/9) Paris memanggil duta besarnya dari Amerika Serikat dan Australia, untuk pertama kali dalam sejarah.
Adapun Inggris yang oleh Menteri Luar Negeri Jean-Yves le Drian dianggap sebagai "roda ketiga” dalam pertautan itu dan cuma bersikap "oportunis,” mendapat perlakuan yang lebih lunak.
Pertemuan antara Menteri Pertahanan Florence Parly dan Ben Wallace pekan ini diam-diam dibatalkan, lapor The Guardian mengutip lingkaran diplomasi di Paris, Minggu (19/9).
Pada hari yang sama Presiden AS, Joe Biden, meminta pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Percakapan itu rencananya akan dilangsungkan "dalam beberapa hari ke depan,” klaim juru bicara Kemenlu di Paris, Gabriel Attal.
Kepada Biden, Macron akan meminta "klarifikasi” terhadap "apa yang sangat menyerupai pelanggaran kepercayaan yang besar,” imbuh Attal dengan nada yang lebih diplomatis ketimbang atasannya, Menlu le Drian.
Baca Juga: Peugeot Dilarang Jualan Skuter Roda Tiga Karena Dianggap Jiplak Piaggio
"Menusuk dari belakang”
Momentum yang dipilih AS untuk mengumumkan pakta pertahanan AUKUS dinilai mempermalukan Paris. Pekan lalu kedua negara seharusnya memperingati 240 tahun Pertempuran Chesapeake, ketika armada laut Prancis meruntuhkan kedigdayaan Inggris, dan membuka jalan bagi kemerdekaan Amerika Serikat.
Akibatnya upacara besar yang sudah disiapkan kedutaan besar Prancis di Washington dibatalkan, dan diganti dengan pertemuan kecil-kecilan, kabar CNN. Perlakuan Biden "sama saja dengan menusuk dari belakang,” kata Le Drian, "serupa dengan apa yang biasa Donald Trump lakukan.”
Meski "menyesalkan” reaksi Prancis, pemerintah di Canberra bersikeras "tidak menyesalkan keputusan menempatkan kepentingan nasional Australia sebagai prioritas,” kata Perdana Menteri Scott Morrison, "tidak akan.”
Menlu Keuangan Australa Simon Birmingham mengatakan, saat ini prioritas pemerintah adalah memastikan "bahwa kita memulihkan hubungan kuat dengan pemerintah Prancis untuk jangka panjang.”
Cacat diplomasi Australia awalnya memesan kapal selam bertenaga diesel dari Prancis dalam sebuah kesepakatan bersejarah lima tahun silam.
Berita Terkait
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
-
Iran Perketat Aturan Selat Hormuz Hadapi Blokade AS di Teluk Persia
-
Senjata Makan Tuan Blokade AS di Selat Hormuz, Awas China Bisa Ngamuk
-
Ada Transfer Teknologi Alutsista? Ini 5 Fakta Kemitraan Indonesia dan Departemen Urusan Perang AS
-
AS Panik Hadapi Aliansi Intelijen Iran, Blokir Paksa Tanker China di Selat Hormuz
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap
-
Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3