Saat itu Paris menawarkan akan mendesain ulang kapal selam tenaga nuklirnya untuk memuat mesin konvensional.
Niatnya semua kapal selam akan dibangun di Australia. Namun kerumitan desain memperlambat masa pengerjaan.
PM Morrison mengklaim sudah mengisyaratkan dengan gamblang sikap Australia kepada Presiden Macron.
"Kami sudah menjelaskan bahwa kita akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan strategis nasional,” kata dia.
Namun Paris membantah. Morrison dikatakan hanya mendesak percepatan proyek, tanpa mengabarkan secara jelas pembatalan kontrak.
"Kami tidak pernah dikabarkan tentang niat Australia,” sanggah Menhan Parly. Juru bicara Partai Buruh Australia, Penny Wong, mengritik ini bukan kali pertama Perdana Menteri Morrison "memperdaya mitra internasional, atau gagal mengerjakan PR diplomatik sebelum mengumumkan pembatalan,” katanya.
Cacat diplomasi itu berbuntut panjang. Menteri Eropa, Clement Baune, mengatakan lakon Canberra merusak kepercayaan, dan membahayakan negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
"Kalau kita tidak lagi yakin, kita tidak bisa maju dan saya tidak melihat bagaimana kami bisa mempercayai Australia,” kata dia kepada stasiun televisi, France 24.
Jalan buntu?
Baca Juga: Peugeot Dilarang Jualan Skuter Roda Tiga Karena Dianggap Jiplak Piaggio
Prancis dinilai membuat pertaruhan berbahaya dengan mengumbar konflik melawan negara sekutu. Sejauh ini, Paris hanya bersikap seorang diri, tanpa negara Uni Eropa lain yang mendukung, kata Bertrand Badie, Guru Besar Hubungan Internasional di Sciences Po, Paris.
Menurutnya pemerintah di Paris harus punya rencana untuk mengelola konflik agar tidak melebar.
"JIka Anda memancing krisis seperti ini, Anda harus tahu di mana jalan keluarnya,” kata dia.
Adidaya Eropa lain seperti Jerman sejauh ini masih bergeming. Diamnya Berlin diyakini berkaitan dengan pemilihan umum yang kian dekat.
Celia Belin, pakar hubungan transatlantik, meyakini ”Prancis harus mengabarkan penilaian mereka terhadap sekutu Eropa dan memberi tahu AS untuk mencari solusi.”
Jika dibiarkan, pakta pertahanan yang sebenarnya diniatkan untuk memperkuat fron melawan Cina, justru mengoyak aliansi lama dengan Eropa, kata Francois Heisbourg, dari Yayasan Riset Strategis di Paris.
Sebabnya pemerintah Prancis "punya hak untuk murka.” Tapi "risiko bagi Prancis adalah jika kemurkaan itu menjadi panduan mereka,” imbuhnya. rzn/hp (afp, rtr, ap, dpa)
Berita Terkait
-
3 Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, Elite PDIP Pertanyakan Urgensi Kunjungan Presiden Prabowo
-
Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
-
Prabowo Instruksi Bahasa Prancis di Sekolah, PDIP Beri Catatan Kritis: Tidak Bisa Serta Merta Begitu
-
Prabowo Tiba di Indonesia Usai Kunjungan dari Prancis, Gibran Menyambut
-
Krisis Literasi Belum Selesai, Kenapa Siswa Bakal Dipaksa Belajar Bahasa Prancis?
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Skandal WO Marwah: 58 Calon Pengantin Tertipu, Total Kerugian Tembus Rp2,6 Miliar
-
Tak Perlu Tunggu 32 Tahun, Ray Rangkuti Ungkap Alasan Rezim Sekarang Lebih Cepat Digoyang
-
Gagal 'Pelaminan', Pasutri Pemilik WO Marwah Kini Berakhir di Sel Tahanan
-
Prabowo Diminta 'Pensiun' Keliling Dunia, Saatnya Oper Misi Diplomatik ke Menlu Sugiono
-
Dinasti Politik Tak Lagi Vulgar Ala Orba, Kini Lebih Licin dan 'Main Cantik'
-
Pakar Sebut Hakim PN Jakpus Bisa Kabulkan Gugatan LCC Empat Pilar MPR, Jadi Terapi Kejut
-
KPK Didesak Segera Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Terkait Kasus Suap Blueray Cargo
-
Ray Rangkuti Sentil Mentalitas '5D' DPR: Datang, Duduk, Duit, dan Jadi Jubir Pemerintah
-
Daftar Majelis Hakim PN Jakpus yang Bakal Adili Gugatan LCC MPR, Ada Sosok Ummi Kusuma Putri
-
Ketua MPR Ahmad Muzani Digugat ke PN Jakpus Buntut Kisruh LCC Empat Pilar