Suara.com - Sejak awal pandemi pada 2020 hingga saat ini jumlah pengangguran di Jakarta Barat meningkat sebanyak 40.000 orang.
Peningkatan itu, kata Kabag Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Barat Iqbal Idham Ramid, terjadi lantaran selama pandemi banyak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Memang terjadi peningkatan angka pengangguran saat memasuki pandemi," katanya saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu.
Berdasarkan data yang diterima dari Iqbal, tercatat angka pengangguran tahun 2020 mencapai 107.658. Sedangkan tahun 2019 mencapai 64.712.
Angka 107.658 pengangguran merupakan 10 persen dari jumlah warga yang ada di Jakarta Barat.
Pemerintah Kota Jakarta Barat pun melakukan beberapa upaya untuk memangkas angka pengangguran tersebut. Salah satunya dengan menggenjot program Jakprenuer untuk melatih warga menjadi pelaku usaha mandiri.
Program tersebut digerakkan langsung oleh beberapa sudin di wilayah Jakarta Barat.
"Ada enam Sudin yang punya kebijakan ini. 'Leading sector'-nya adalah Sudin PPKUKM, Sudin Parekraf, Sudin PPAPP, Sudin Sosial, Sudin KPKP dan Sudin Tenaga Kerja," kata Iqbal.
Keenam sudin itu bertugas menjaring para warga yang mau berwirausaha dan memberikan bantuan berupa pelatihan kerja, alat untuk membuka usaha hingga bantuan mendapatkan modal.
Baca Juga: Kapolres Jakpus Penuhi Panggilan Komnas HAM Soal Dugaan Pelecehan Pegawai KPI
Karena program tersebut, jumlah pelaku usaha kecil menengah (UKM) di bawah naungan Pemkot Jakarta Barat pun semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak korban PHK yang banting stir jadi pelaku usaha karena bantuan Jakprenuer.
Saat ditanya berapa jumlah pelaku usaha kecil di bawa binaan Pemerintah Kota Jakarta Barat, Iqbal belum bisa menjelaskan dengan detail.
"Target kita mencetak 40.000 pelaku usaha dalam kurun lima tahun. Sekarang sudah mencapai 80 persen," kata dia.
Dengan upaya tersebut, Iqbal berharap jumlah warga berstatus pengangguran di Jakarta Barat di tahun 2021 berkurang.
Berita Terkait
-
Kapolres Jakpus Penuhi Panggilan Komnas HAM Soal Dugaan Pelecehan Pegawai KPI
-
Brand Makeup Lokal Makin Diminati Selama Pandemi Covid-19
-
Demo Tolak Formula E di DPRD DKI Ricuh, Massa Ditabrak Mobil Polisi, Satu Orang Ditangkap
-
Viral Cegat dan Diduga Peras Emak-emak, Belasan Satpam di Kembangan Berpeluang Tersangka?
-
Dalih Polisi Sulit Usut Kasus Pelecehan Pegawai KPI: Locus dan Tempus Delicti Sudah Lama
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi