Suara.com - Komisi I DPR menyoroti perhatian serius rencana Australia yang akan membangun kapal selam bertenaga nuklir di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik bersama Amerika Serikat, dan Inggris. Lantaran itu, Komisi I menanyakan sejauh mana upaya diplomasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri RI.
Pertanyaan itu ditujukan langsung kepada Wamenlu Mahendra Siregar dalam rapat dengan Komisi I DPR. Anggota Komisi I Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mempertanyakan perihal adanya AUKUS tersebut.
Rizki mengatakan, konsep Indo Pasific dengan peaceful approach dalam mengatasi Laut China Selatan yang selalu digadang Amerika Serikat sudah kolaps atau gagal. Hal itu seiring adanya kesepakatan pembuatan kapal selam bertenaga nuklir dengan Australia.
Dia melanjutkan, adanya kapal selam bertenaga nuklir nantinya akan berimplikasi terhadap pertahanan dan kedaulatan.
"Jadi sudah kah ada collective approach, effort bersama secara kolektif di tingkat ASEAN untuk bisa memitigasi permasalahan terkait dengan adanya AUKUS Pact, karena ini isu serius pak?" tanya Rizki kepada Wamenlu, Rabu (22/9/2021).
Merujuk sejumlah pernyataan pejabat negara lain, Rizki berpandangan, isu mengenai AUKUS memang harus disikapi dengan serius oleh Indonesia.
Dia mengharapkan ada upaya diplomasi lebih jauh yang dapat dilakukan melalui Kemenlu.
"Ini isu klasik balik ke dunia dan ini terjadi di wilayah kita. Mungkin bapak presiden atau ibu menteri keuangan belum punya pandangan yang berorientasi ke sana, tapi saya harapkan ada upaya diplomasi yang sudah bukan berlandaskan diplomasi kopi lagi pak, kita bisa memberikan soft touch tapi ini waktunya untuk hard diplomacy menurut saya," ujar Rizki.
Hal serupa juga diucapkan Anggota Komisi I Fraksi Golkar Dave Laksono. Dia mempertanyakan, mengenai komunikasi yang telah dilakukan para duta besar maupun menteri liar negeri di kawasan ASEAN dalam menyikapi AUKUS.
Baca Juga: Australia Mau Punya Kapal Selam Nuklir, Indonesia dan China Langsung Bereaksi
"Tentu kita terus mendorong agar adanya diplomasi dan kita harus gunakan forum-forum yang ada, seperti sekarang di UN (United Nations), ibu Menlu bisa menyampaikan hal ini menegaskan sikap kita," ujar Dave.
Dave mengatakan, Indonesia harus bisa menggunakan UN Forum itu untuk menegaskan dan mendorong perdamaian di kawasan.
"Kita gunakan forum ini juga untuk melakukan pembelaan diri kita dan juga menegaskan terus mendorong perdamaian di wilayah kita," kata Dave.
Sementara itu, Wamenlu Mahendra memilih menanggapi berbagai masukan dan tanggapan dari Komisi I secara tertutup, termasuk menyoal AUKUS.
Terpisah, usai rapat, Mahendra menjelaskan ihwal memilih melakukan rapat secara tertutup.
"Kalau jawaban sama dengan yang saya sampaikan. Karena tertutup karena background saja," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?
-
Sekolah Kembali Normal, Gubernur DKI Pastikan Korban Kecelakaan Mobil MBG Ditangani Maksimal
-
Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Ditanggung Asuransi, Pramono Pastikan Pasokan Pangan Aman
-
Tak Ambil Pusing Perpol Dianggap Kangkangi Putusan MK, Ini Kata Kapolri
-
Sengkarut Tanah Tol: Kisah Crazy Rich Palembang di Kursi Pesakitan
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!