Indikasi Pelanggaran HAM G30S/PKI, Pengamat Minta Jokowi Segera Dituntaskan

Suara.com - Pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti peringatan momentum G30S/PKI tahun 2021.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting yang diurai.

Pertama kata Herry, peringatan G30S/PKI tak hanya soal agenda tahunan semata, tetapi ada persoalan fundamental dan esensial yang harus diselesaikan.

"Peringatan G30S/PKI tidak hanya soal agenda tahunan semata, ada persoalan fundamen dan esensial yang harus diselesaikan," ucap Herry kepada Suara.com, Kamis (30/9/2021).

Menurutnya urgensi untuk menuntaskan indikasi pelanggaran HAM pada peristiwa G30S/PKI telah menjadi problematika kebangsaan.

"Kedua, sudah jelas bahwa Komnas HAM menemukan kejahatan kemanusiaan yang berskala luas dan sistematis pada G30S/PKI.  Hal ini jadi problematika bangsa yang harus dituntaskan secara kolektif," tutur Herry.

Bahkan Herry mendorong agar temuan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1996 (YPKP 65) pada peristiwa G30S/PKI yang mengklaim ada lebih dari 3 juta korban yang tewas seyogianya segera dituntaskan oleh Presiden Jokowi.

"Ketiga, Jokowi selalu semangat jika bicara penyelesaian HAM apalagi sering dijadikan materi kampanyenya saat pilpres. Saya kira ini momentumnya, jangan sampai G30S/PKI hanya dijadikan sebagai komoditas politik oleh setiap oknum yang berkepentingan," kata Herry.

Lebih lanjut Herry menambahkan bahwa dengan terselesaikan kasus G30S/PKI ini akan mewujudkan rekonsiliasi secara nasional.

Baca Juga: Jejak Sang Pemula di Persimpangan Kiri Jalan

"Demi rekonsiliasi nasional maka seluruh rangkaian pada peristiwa G30S/PKI harus diungkap secara terang-benderang juga menghindari ahistoris di negara ini," katanya.