Suara.com - Aljazair menarik duta besarnya dari Prancis setelah Presiden Emmanuel Macron mengeluarkan komentar yang dianggap tidak dapat disangkal mengenai negara bekas jajahannya tersebut.
Menyadur France24 Minggu (3/10/2021), harian Prancis Le Monde melaporkan bahwa Macron mengatakan Aljazair diperintah oleh sistem politik-militer.
Emmanuel Macron juga dilaporkan menggambarkan Aljazair memiliki sejarah resmi yang telah ditulis ulang dan tidak didasarkan pada kebenaran.
Le Monde melaporkan bahwa Macron menggambarkan Aljazair menulis ulang sejarahnya berdasarkan pada wacana kebencian terhadap Prancis
Macron juga menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengacu pada masyarakat Aljazair secara keseluruhan tetapi pada elit penguasa.
"Mengikuti pernyataan yang tidak dapat disangkal, yang oleh beberapa sumber Prancis dikaitkan dengan nama (Macron), Aljazair menyatakan penolakan kategorisnya terhadap campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internalnya," jelas pernyataan dari kepresidenan Aljazair.
Macron juga berbicara tentang politik Aljazair saat ini dan menyebut Presiden Abdelmajid Tebboune terjebak dalam sistem yang sangat sulit.
"Anda dapat melihat bahwa sistem Aljazair lelah, telah dilemahkan oleh Hirak," jelas Macron, merujuk pada gerakan pro-demokrasi yang memaksa Tebboune Abdelaziz Bouteflika mundur dari kekuasaan pada 2019.
Ini adalah kedua kalinya Aljazair menarik duta besar dari Prancis. Sebelumnya negara itu juga menarik duta besarnya pada Mei 2020 setelah media Prancis menyiarkan film dokumenter tentang Hirak.
Baca Juga: Batal Beli Kapal Selam Prancis, Uni Eropa Lakukan Ini Pada Australia
Langkah Aljazair itu terjadi di tengah ketegangan atas keputusan Prancis untuk mengurangi jumlah visa yang diberikannya kepada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia.
Prancis mengatakan keputusan itu dibuat setelah ketiga negara dianggap tidak melakukan apapun kepada migran ilegalnya.
Kementerian luar negeri Aljazair memanggil duta besar Prancis Francois Gouyette dan menyerahkan protes resmi mengenai keputusan visa.
Aljazair menyebut pengurangan visa tersebut sebagai tindakan yang tidak menguntungkan dan dapat menyebabkan kebingungan dan ambiguitas.
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menggambarkan langkah Prancis sebagai tidak dapat dibenarkan.
Presiden Tunisia Kais Saied juga menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Prancis langsung kepada Macron melalui telepon pada Sabtu (2/10/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Masuk Singapura? Dua Penumpang Kapal MV Hondius Diisolasi
-
Berada di MV Hondius, Youtuber Ruhi Cenet Bongkar Fakta Ngeri saat Hantavirus Tewaskan 3 Orang
-
Sambut HUT ke-499, Jakarta Gelar Car Free Day di Jalan Rasuna Said Minggu Pagi, Cek Titik Parkirnya!
-
Kemensos Bentuk Tim Khusus untuk Mendalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
-
Kutuk Aksi Cabul Ashari di Ponpes Pati, Gus Ipul: Jangan Jadikan Pesantren Kedok!
-
Soroti Kasus Kiai Cabul di Pati, KSP Dudung: Lindungi Korban, Tindak Tegas Pelakunya!
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak