- DPR ingatkan pemerintah jangan buru-buru bangun gedung IKN secara fisik.
- Pemerintah harus siapkan dulu ekosistem pendukungnya secara matang sebelum pindah.
- Jika dipaksakan, berpotensi membebani anggaran negara dan timbulkan krisis.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, memberikan catatan kritis terhadap target Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengingatkan bahwa membangun ibu kota baru tidak cukup hanya dengan menyelesaikan proyek fisik.
Menurut Deddy, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan ekosistem pendukung di IKN terbentuk secara matang sebelum pusat pemerintahan benar-benar dipindahkan. Ia menilai kompleksitas pemindahan ini memerlukan kesiapan di berbagai lini, bukan sekadar ketersediaan kantor.
"Menurut saya tidak cukup hanya fisik gedung yang dikerjakan, ekosistemnya juga harus terbentuk dulu. Juga berbagai kebijakan terkait dengan pemindahan pusat pemerintahan yang cukup kompleks," ujar Deddy saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/1/2026).
Risiko Bebani Anggaran dan Timbulkan Krisis
Deddy mengkhawatirkan dampak jangka panjang jika pembangunan hanya mengejar target waktu tanpa memperhatikan kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Ketidaksiapan tersebut, menurutnya, justru berpotensi membebani keuangan negara dan merugikan banyak pihak.
"Jangan sampai ketidaksiapan ekosistem justru akan membebani anggaran, menimbulkan krisis, dan merugikan semua pihak yang terkait dengan pemindahan tersebut," tegasnya.
Oleh karena itu, ia secara khusus meminta Presiden Prabowo untuk lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan terkait IKN.
"Saya berharap Presiden Prabowo untuk berhati-hati dan memikirkan dengan matang. Kami tidak ingin Presiden mengambil keputusan yang terburu-buru," pungkasnya.
Baca Juga: Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni