Suara.com - Ibu kota Afghanistan terancam mengalami pemadaman listrik setelah pemerintah Taliban belum membayar tunggakan tagihan kepada perusahaan asing.
Menyadur The Pakistan Daily Selasa (5/10/2021), mantan kepala eksekutif perusahaan listrik Afghanistan Daud Noorzai mengungkapkan jika dampak pemadaman listrik tersebut akan meluas, terutama di Kota Kabul.
Mantan kepala eksekutif otoritas kekuasaan negara, Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), juga memperingatkan bahwa situasi tersebut dapat menyebabkan bencana kemanusiaan.
Noorzai mengundurkan diri hampir dua minggu setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pada pertengahan Agustus.
"Akan ada pemadaman listrik dan itu akan membawa Afghanistan kembali ke Abad Kegelapan dalam hal kekuasaan dan telekomunikasi," kata Noorzai kepada Walls Street Jurnal.
Ketika Taliban kembali menguasai Afghanistan pada bulan Agustus, mereka juga ikut mengambil alih DABS dan mewarisi hutangnya.
Sekitar 70% pasokan listrik Afghanistan berasal dari luar negeri. Uzbekistan, Tajikistan dan Turkmenistan menyumbang setengah dari konsumsi listrik Afghanistan.
Produksi listrik dalam negeri yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, mengalami hambatan karena Afghanistan dilanda kekeringan tahun ini.
Afghanistan tidak memiliki jaringan listrik nasional, dan Kota Kabul hampir sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari negara-negara Asia Tengah.
Baca Juga: Terkikis, Tiang Listrik Roboh di Parkiran Karena Kencing Anjing
Saat ini, pasokan listrik masih berlimpah di ibu kota Afghanistan, sebuah peningkatan yang jarang terjadi sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.
Melimpahnya pasokan tersebut juga dipengaruhi aktivitas Taliban yang tidak lagi menyerang jalur transmisi dari Asia Tengah.
Alasan lain adalah karena banyak industri, fasilitas militer, dan gedung-gedung pemerintah yang sebagian besar menganggur.
Namun, cadangan energi berlimpah itu kemungkinan akan berakhir secara tiba-tiba jika pasokan listrik dari Tajikistan memutuskan hubungan karena tidak kunjung dibayar oleh DABS.
Selain itu, hubungan antara Taliban dan Tajikistan yang memanas juga bisa menjadi penyebab pasokan listrik diputus.
Tajikistan telah memberikan perlindungan kepada para pemimpin perlawanan anti-Taliban, seperti mantan Wakil Presiden Amrullah Saleh, dan baru-baru ini mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasannya dengan Afghanistan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri