Suara.com - Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengatakan G20 lewat konferensi video telah sepakat untuk bekerja sama menghindari bencana kemanusiaan di Afghanistan, bahkan jika itu berarti harus mengoordinasikan upaya dengan Taliban.
Mengutip Aljazeera, Rabu (13/10/2021), Uni Eropa membuka pembicaraan pada Selasa (12/10/2021) dengan menjanjikan satu miliar euro atau 1,2 miliar dolar yang akan digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.
Dana tersebut juga akan digunakan untuk membantu negara-negara tetangga yang menampung warga Afghanistan yang telah melarikan diri sejak Taliban menguasai negara itu.
“Pada dasarnya ada konvergensi pandangan tentang perlunya menangani keadaan darurat kemanusiaan,” kata Draghi kepada wartawan di akhir konferensi video khusus tersebut.
“Ini adalah respons multilateral pertama terhadap krisis Afghanistan. Multilateralisme akan kembali dengan susah payah, tetapi akan kembali lagi,” kata Draghi.
Ada kesepakatan bulat di antara para peserta tentang perlunya meringankan krisis di Afghanistan, di mana aset negara di luar negeri telah dibekukan, bank kehabisan uang, pegawai negeri belum dibayar, dan harga pangan melonjak.
Jutaan warga Afghanistan berisiko mengalami kelaparan parah saat musim dingin mendekat.
"Untuk berdiri dan menyaksikan 40 juta orang terjun ke dalam kekacauan karena listrik tidak dapat disuplai dan tidak ada sistem keuangan, itu tidak bisa dan tidak boleh menjadi tujuan komunitas internasional," kata Kanselir Jerman Angela Merkel kepada wartawan.
Uni Eropa menekankan dana bantuan tersebut akan masuk ke organisasi internasional yang bekerja di lapangan dibandingkan ke Taliban yang belum diakui oleh pemerintah lain.
Baca Juga: Aksi Jahit Mulut Imigran Afghanistan di Riau, Minta Dipindah ke Negara Lain
Sebagian besar upaya bantuan G20 akan disalurkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga akan ada bantuan langsung antar negara.
Namun, Draghi mengatakan keterlibatan Taliban sangat krusial untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Afghanistan.
“Sangat sulit untuk melihat bagaimana seseorang dapat membantu rakyat Afghanistan tanpa semacam keterlibatan pemerintah Taliban,” ucap Draghi.
Draghi menekankan bahwa berkoordinasi dengan Taliban tidak berarti mengakui pemerintahan mereka dan Taliban akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka, bukan kata-kata mereka.
Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan itu, para pemimpin G20 meminta Taliban untuk menangani kelompok garis keras yang beroperasi di luar negeri.
Program kemanusiaan di masa depan sebaiknya fokus pada perempuan dan anak perempuan, serta perjalanan yang aman harus diberikan kepada orang-orang Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu. (Jacinta Aura Maharani)
Berita Terkait
-
Aksi Jahit Mulut Imigran Afghanistan di Riau, Minta Dipindah ke Negara Lain
-
Pengungsi Afghanistan Datangi Konsulat AS di Medan, Minta Dikirim ke Negara Ketiga
-
Debat Sengit Budiman Sudjatmiko vs Fahri Hamzah dari Kafir, Densus 88 hingga Afghanistan
-
Ledakan Bom di Masjid Afghanistan, Seorang Pemimpin Taliban Tewas
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah