Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi terkait adanya pembaiatan.
"Penyelidikan berjalan pada sisi lain pun terhadap 59 yang mendapat ajaran tersebut sedang dilakukan pembinaan," kata Rusdi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/10/2021).
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sebelumnya turut turun tangan menyelidiki dugaan adanya 59 warga Garut yang mengaku dibaiat oleh ajaran NII.
Kabagbanops Densus 88, Kombes Aswin Siregar memastikan pihaknya akan melakukan upaya penegakan hukum. Kekinian, kata dia, pihaknya tengah mengumpulkan informasi terkait pembaiatan tersebut.
"Kami sudah monitor kejadian ini, dan sedang mengumpulkan informasi yang lebih detail," kata Aswin kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).
NII atau dikenal juga dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Kelompok ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia di masa orde lama.
Dalam perjalanannya, NII atau DI/TII sempat merembet menjadi gerakan pemberontakan bersenjata. Kelompok ini kemudian terpecah dan diduga menjadi kelompok terorisme Jamaah Islamiyyah atau JI.
Pada 13 Agustus 2019, sebanyak 14 mantan anggota NI atau DI/TII telah membacakan ikrar setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tinggal Ika. Pelaksanaannya berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Mereka adalah Sarjono Karyosuwiryo, Dadang Fathurrahman, Aceng Mi’rah Mujahidin, Yudi Muhammad Auliya, Yana Suryana, Deden Hasbullah, Ahmad Icang Rohiman, Mamat Rohimat, Dadang Darmawan, Eko Hery Sudibyo, Cepi Ardiyansyah, Nandang Syuhada, Deris Andrian, dan Ali Abdul Adhim.
Baca Juga: Video Viral Istri Ngamuk Lempari Mobil Suami, Gara-gara Ketahuan Selingkuh
Sarjono Kartosuwiryo selaku putra tokoh utama DI/TII-NII, Sekarmaji Marinan Kartosuwiryo, memimpin ikrar sumpah tersebut.
Berita Terkait
-
Viral Penampakan Monyet Saat Live Pernikahan di Instagram, Ternyata Salah Pilih Filter!
-
Viral! Diputusin dan Ditinggal Nikah, Pria Ini Nangis Dipangkuan Mantan Calon Mertuanya
-
7 Artis Pria Berjenggot yang Ikuti Ajaran Nabi Muhammad SAW
-
Video Viral Istri Ngamuk Lempari Mobil Suami, Gara-gara Ketahuan Selingkuh
-
Heboh Tukang Bakso Keliling Sepatunya jadi Sorotan, 'Kamu yang Jajan, Aku yang Panik'
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi