Suara.com - AS menggelar konferensi dengan 30 negara untuk membahas ancaman peretasan dan kejahatan dunia maya lainnya. Tapi Rusia, yang disebut AS sering terlibat dalam serangan siber, tidak diundang.
Konferensi yang dipimpin AS dengan sekitar 30 negara peserta membahas berbagai masalah keamanan siber, mulai dari aksi peretasan, penyebaran program pengintai yang disebut ransomware dan kejahatan-kejahatan siber lainnya dibuka hari Rabu (13/10) oleh Washington.
Yang mencolok, konferensi dua hari ini tidak melibatkan Rusia, yang belakangan sering dituding AS dan aliansinya diam-diam melakukan serangan siber secara masif.
Hubungan Barat dan Rusia di hari-hari belakangan memang memburuk, dan makin banyak tuduhan dilemparkan ke arah Moskow yang sering disebut berusaha memanipulasi kampanye pemilu di beberapa negara.
Konferensi itu terutama fokus pada cara mencegah maupun menghancurkan serangan-serangan terhadap sistem komputer yang vital, seperti yang terjadi terhadap perusahaan AS, US Colonial Pipeline Company, bulan Mei lalu.
Serangan itu diduga dilakukan oleh sekelompok penjahat siber yang berbasis di Rusia.
Kuncinya "kerjasama internasional"
Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan berbicara pada sesi pembukaan pertemuan hari Rabu mengatakan, "kerjasama internasional adalah dasar bagi kemampuan kolektif kita untuk menangani ekosistem ransomware, untuk menuntut penjahat dan negara-negara yang menampung mereka agar bertanggung jawab, dan untuk mengurangi ancaman terhadap warga di masing-masing negara kita."
"Tidak ada satu negara pun, tidak ada kelompok pun yang bisa menyelesaikan masalah ini (sendirian)," kata Jake Sullivan.
Negara dan entitas yang ikut serta dalam enam sesi diskusi tersebut antara lain India, Australia, Jerman, Inggris, Kanada, Prancis, Brasil, Meksiko, Jepang, Ukraina, Irlandia, Israel, Afrika Selatan, dan Uni Eropa.
Jerman pada acara tersebut mengingatkan bahwa pemerintah daerahnya di distrik Anhalt-Bitterfeld baru-baru ini menyatakan situasi darurat "bencana dunia maya", setelah situs resmi mereka diblokir oleh serangan ransomware.
Mengapa Rusia tidak diundang?
Seorang pejabat AS mengatakan, fakta bahwa Rusia tidak diundang untuk menghadiri pertemuan itu tidak berarti bahwa Rusia akan dikecualikan pada acara-acara mendatang.
Dia menerangkan, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah membentuk Kelompok Pakar AS-Rusia, sebagai forum pertukaan informasi mengenai masalah ransomware dan serangan siber.
Pejabat yang tidak ingin disebut namanya itu menambahkan bahwa Rusia telah mengambil langkah-langkah awal untuk mengatasi masalah yang berasal dari negaranya. Meskipun Moskow menyangkal tanggung jawab terhadap serangan-serangan siber, banyak indikasi menunjukkan, kelompok atau organisasi peretas yang beroperasi dari wilayah Rusia, bertanggung jawab atas berbagai serangan ransomware baru-baru ini yang menargetkan sasaran di AS. hp/as (rtr, ap)
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum