Suara.com - Komisi I DPR RI mengatakan Presiden Joko Widodo hanya akan mengirimkan satu nama calon Panglima TNI. Menanggapi itu, peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia atau Lesperssi, Beni Sukadis menilai Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono pantas dipilih apabila mengikuti rotasi.
Merujuk Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Apabila Panglima TNI saat ini dijabat oleh Angkatan Udara dan sebelumnya Angkatan Darat, maka seharusnya yang menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto ialah dari Angkatan Laut.
"Sedangkan kalau dari giliran, seharusnya KSAL Yudo Margono yang menjabat sebagai Panglima," kata Beni kepada Suara.com, Rabu (20/10/2021).
Akan tetapi Beni menilai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa yang lebih berpeluang. Melalui kacamata Beni, Andika pernah sukses mendorong kerjasama atau latihan militer di Amerika Serikat. Andika juga pernah mendapatkan medal of honor dari tentara angkatan darat Amerika Serikat pada 2020.
Meski demikian, Beni mengatakan bahwa siapapun yang terpilih seharusnya bisa lebih serius mendorong profesionalisme TNI. Jangan sampai calon yang terpilih nantinya sibuk dengan tugas yang tidak perlu.
"Kalau sibuk melakukan tugas yang bukan tupoksi, tentu menghambat profesionalisme karena tidak fokus dengan jati dirinya," ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Bidang Penggalangan Opini dan Media Partai Golkar Meutya Hafid membeberkan informasi yang didapat dari pihak Istana. Soal kapan Presiden Jokowi akan mengirimkan surat presiden tentang Calon Panglima TNI, guna ditindaklanjuti oleh DPR.
"Ya kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir," ujar Meutya Hafid di Jakarta, Selasa kemarin.
Mengutip telisik.id -- jaringan Suara.com, Meutya Hafid mengatakan, Jokowi hanya akan mengirimkan satu nama calon Panglima TNI. Ia berkaca dari pengalaman sebelumnya, ketika itu Jokowi hanya memberikan satu nama.
Baca Juga: Surat Presiden Calon Panglima TNI Segera Dikirim ke DPR, Meutya Hafid: Calon Tunggal
"Biasanya sih kalau di Komisi I, calon tunggal ya," katanya.
Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa purna bakti atau pensiun pada November 2021 mendatang. Sosok perwira penggantinya sebagai Panglima TNI pun mulai santer diperbincangkan.
Nama-nama seperti KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono digadang-gadang sebagai pengganti. Pergantian Panglima menjadi sorotan karena TNI memiliki peran penting menjaga pertahanan negara.
Sehingga jabatan Panglima TNI menjadi salah satu posisi strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, pemilihan Panglima TNI selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu.
Kendati demikian, UU No. 34/2004 mengisyaratkan pengajuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima TNI kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
-
Shell Rumahkan Karyawan, BP Tutup 10 SPBU Akibat BBM Langka Berlarut-larut
-
Menkeu Purbaya Sindir Dirut Bank BUMN: Mereka Pintar Cuma Malas, Sabtu-Minggu Main Golf Kali!
Terkini
-
Mendagri Tito Pacu Daerah Optimalkan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045
-
'Ini Tugas Negara!' DPR Ultimatum Polisi Usut Tuntas 3 Mahasiswa Hilang Usai Demo Akhir Agustus
-
Prabowo Segera Terbitkan Keppres, Komisi Reformasi Polri Bukan Cuma Omon-omon?
-
Motif Pembunuhan Bankir Terungkap: Ingin Kuras Rekening Tidur, Libatkan 2 Oknum Kopassus
-
Skandal Kuota Haji, Khalid Basalamah Kembalikan Uang, KPK: Masih Hitung, Sumbernya Ditelisik
-
Profil Ahmad Erani Yustika: Dulu Stafsus Jokowi, Kini Dipercaya Prabowo Jadi Sekjen Kementerian ESDM
-
Listrik 24 Jam PLN Buka Akses Digitalisasi Pendidikan bagi Ratusan Siswa Maluku Utara
-
Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
-
Drama KPU Berakhir, Ijazah Capres Kini Kembali Terbuka untuk Publik
-
Ramai Angket MBG di MTS Brebes, BGN: Isu Wali Murid Diminta Tak Menuntut Cuma Framming Negatif