Suara.com - Ketimpangan vaksinasi Covid-19 antar-daerah disebut dapat menghambat capaian vaksinasi nasional.
Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin mengatakan, pemerintah perlu mendorong akselerasi vaksinasi di daerah-daerah yang belum maksimal capaiannya sesuai target sasaran.
"Ketimpangan vaksinasi terjadi antara Jawa-Bali dan luar Jawa, serta antara kota dengan kabupaten," ujarnya dilansir laman Antara, Sabtu (23/10/2021).
Dia merujuk data Kementerian Kesehatan, populasi yang sudah menerima vaksinasi lengkap di region Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara sudah mencapai 28 sampai 29 persen.
Sementara vaksinasi region lainnya masih di bawah 20 persen jumlah penduduk dengan capaian paling rendah terjadi di Maluku dan Papua, yakni hanya 11 persen.
Ketimpangan lebih lebar terjadi antara vaksinasi di 98 kota dengan 416 kabupaten.
Vaksinasi lengkap di kota sudah sebanyak 48 persen dari total 58 juta populasi. Sedangkan kabupaten baru 16 persen dari 212 juta penduduk.
Ditegaskan Muttaqin, capaian vaksinasi yang belum memadai tersebut menghambat upaya untuk terciptanya kekebalan komunitas secara teoritis yaitu 208.265.720 orang atau 70 persen dari total populasi penduduk.
Saat ini, penduduk Indonesia yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dua kali suntikan per tanggal 22 Oktober 2021 yaitu 66.316.667 orang atau 31,84 persen dengan capaian vaksinasi belum merata tiap daerah.
Baca Juga: Indonesia Kembali Terima 2 Juta Dosis Vaksin Pfizer dan AstraZeneca
Untuk itulah, Muttaqin mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai masalah capaian vaksinasi berpijak pada pengalaman negara lain.
Dia mencontohkan Singapura yang vaksinasi lengkapnya sudah mencapai 82 persen populasi tetapi kini justru menghadapi ledakan Covid-19.
"Situasi ini mengindikasikan vaksinasi Indonesia yang lebih rendah memiliki risiko lebih besar dibanding Singapura," cetusnya.
Jika capaian vaksinasi belum maksimal, maka dia menekankan pentingnya mengendalikan mobilitas penduduk dan kampanye disiplin protokol kesehatan ditingkatkan.
"Tujuannya untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga kasus penularan Covid-19 di Indonesia," tukasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Info Vaksin Surabaya 22 Oktober 2021 di 10 Tempat, Ada Gerakan Vaksinasi Massal
-
Gerindra Jateng Dorong Percepatan Vaksinasi Tanoa Syarat Domisili
-
Wabup Pati Ajak Pemuda Jadi Pelopor Vaksinasi Covid-19
-
Capaian Vaksinasi di Kalsel Baru 34,37 Persen, Presiden Jokowi Minta Dipercepat
-
Sempat Dianggap Monopoli Vaksin COVID-19, Amerika Ternyata Sumbangkan 200 Juta Dosis
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi
-
Pria di Depok Tewas Ditusuk Saat Tertidur Pulas, Pelaku Teriak 'Gua Orang Lampung'
-
Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat