Suara.com - Ketimpangan vaksinasi Covid-19 antar-daerah disebut dapat menghambat capaian vaksinasi nasional.
Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin mengatakan, pemerintah perlu mendorong akselerasi vaksinasi di daerah-daerah yang belum maksimal capaiannya sesuai target sasaran.
"Ketimpangan vaksinasi terjadi antara Jawa-Bali dan luar Jawa, serta antara kota dengan kabupaten," ujarnya dilansir laman Antara, Sabtu (23/10/2021).
Dia merujuk data Kementerian Kesehatan, populasi yang sudah menerima vaksinasi lengkap di region Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara sudah mencapai 28 sampai 29 persen.
Sementara vaksinasi region lainnya masih di bawah 20 persen jumlah penduduk dengan capaian paling rendah terjadi di Maluku dan Papua, yakni hanya 11 persen.
Ketimpangan lebih lebar terjadi antara vaksinasi di 98 kota dengan 416 kabupaten.
Vaksinasi lengkap di kota sudah sebanyak 48 persen dari total 58 juta populasi. Sedangkan kabupaten baru 16 persen dari 212 juta penduduk.
Ditegaskan Muttaqin, capaian vaksinasi yang belum memadai tersebut menghambat upaya untuk terciptanya kekebalan komunitas secara teoritis yaitu 208.265.720 orang atau 70 persen dari total populasi penduduk.
Saat ini, penduduk Indonesia yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dua kali suntikan per tanggal 22 Oktober 2021 yaitu 66.316.667 orang atau 31,84 persen dengan capaian vaksinasi belum merata tiap daerah.
Baca Juga: Indonesia Kembali Terima 2 Juta Dosis Vaksin Pfizer dan AstraZeneca
Untuk itulah, Muttaqin mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai masalah capaian vaksinasi berpijak pada pengalaman negara lain.
Dia mencontohkan Singapura yang vaksinasi lengkapnya sudah mencapai 82 persen populasi tetapi kini justru menghadapi ledakan Covid-19.
"Situasi ini mengindikasikan vaksinasi Indonesia yang lebih rendah memiliki risiko lebih besar dibanding Singapura," cetusnya.
Jika capaian vaksinasi belum maksimal, maka dia menekankan pentingnya mengendalikan mobilitas penduduk dan kampanye disiplin protokol kesehatan ditingkatkan.
"Tujuannya untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga kasus penularan Covid-19 di Indonesia," tukasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Info Vaksin Surabaya 22 Oktober 2021 di 10 Tempat, Ada Gerakan Vaksinasi Massal
-
Gerindra Jateng Dorong Percepatan Vaksinasi Tanoa Syarat Domisili
-
Wabup Pati Ajak Pemuda Jadi Pelopor Vaksinasi Covid-19
-
Capaian Vaksinasi di Kalsel Baru 34,37 Persen, Presiden Jokowi Minta Dipercepat
-
Sempat Dianggap Monopoli Vaksin COVID-19, Amerika Ternyata Sumbangkan 200 Juta Dosis
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi