Suara.com - Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Anita Wahid turut merespons tindakan polisi yang memaksa memeriksa gawai milik seorang pemuda tanpa mengantongi surat izin. Anita menilai yang dilakukan anggota polisi Aipda Ambarita bertentangan dengan undang-undang.
Anita mengatakan, polisi itu berhak mengecek gawai seseorang jika sudah menemukan bukti-bukti kuat kalau yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Namun, hak tersebut tidak lantas digunakan untuk seluruh keperluan polisi.
"Ada hal yang memang membuat polisi menjadi valid untuk mengecek hp karena ada indikasi-indikasi tertentu yang memperlihatkan bahwa orang ini melakukan tindakan pidana," kata Anita saat ditemui di Goodrich Suites, Jakarta Selatan, Kamis (28/10/2021).
Menurut Anita, pihak kepolisian harus tetap memiliki surat izin apabila hendak melakukan pengecekan ponsel.
Lagipula, ia sempat heran ketika ada anggota kepolisian yang melakukan pengecekan gawai warga sipil tanpa ada alasan yang kuat.
"Harus ada benar-benar dugaan bahwa misalnya saya melihat kamu mengeluarkan senjata tajam ada tanda-tandanya lagi menguntit orang, ada kemungkinan nih, itu pun saya harus membawa surat yang menyatakan kamu ada kecurigaan melakukan pidana," ujarnya.
Di sisi lain, Anita menganggap bahwa tindakan polisi tersebut menunjukkan dengan mudahnya hak-hak individual kemudian dirampas oleh kekuatan otoritas.
"Karena hak-hak individual main dikebiri begitu saja, apalagi dengan mengatasnamakan otoritas seakan-akan menjadi penegak hukum artinya punya otoritas macam-macam."
Viral di Media Sosial
Baca Juga: Mengenal Siapa Aipda Ambarita, Anggota Polres Metro Jakarta Timur yang Dimutasi
Anggota polisi menyita dan memeriksa handphone pemuda tanpa surat izin viral di media sosial. Video terkait arogansi oknum anggota ini ditayangkan dalam program di televisi swasta hingga ramai diunggah ulang di TikTok hingga Twitter.
Video tersebut salah satunya diunggah ulang akun Twitter @xnact. Dia menyoroti tindakan anggota tersebut yang salah satunya diketahui merupakan Aiptu Ambarita.
Dalam video itu, Aiptu Ambarita terlihat ngotot jika aparat kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa handphone milik salah satu pemuda saat mereka tengah melaksanakan razia malam.
Padahal, pemuda tersebut telah menolak, sebab dia merasa itu ranah privasinya. Terlebih, pemuda itu juga merasa tidak melakukan suatu tindak pidana.
"Polisi tiba-tiba ambil HP lalu periksa isi HP dengan alasan mau memeriksa barangkali ada rencana perbuatan pidana yang dilakukan melalui HP. Boleh tapi harus didahului dugaan tindak pidana. Sejak kapan pak pol bebas geledah HP dan privasi orang atas dasar suka-suka dia?" kicau @xnact pada Sabtu (16/10/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
'Saya Malu', Pengakuan Gus Irfan soal Kondisi NU Jelang Muktamar 2026
-
Rapor Merah 80 Tahun Polri: Berkhidmat pada Kekuasaan, Bukan Rakyat
-
Bukan Negara Vigilante: Mengapa Penyekapan Karyawan di Senen Berlangsung 21 Hari Tanpa Terdeteksi?
-
Lagu Bupati Purwakarta Dinilai Bias Gender, Partai Diminta Beri Teguran
-
Jakbar Darurat Judol, 89 Ribu Warga Setor Rp600 Miliar ke Bandar
-
Momen Hangat di Istana, Presiden Belarus Hadiahi Prabowo Pena Emas
-
Skandal Korupsi MBG: Kejagung Ungkap Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Proyek Motor BGN
-
Pendapatan Ojol Turun Usai Skema 8 Persen, DPR Minta Tarif Diatur
-
Flyover Latumenten Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Bakal Urai Kemacetan Grogol Hingga Slipi
-
Main Proyek Ompreng MBG, Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan Ditahan Kejagung Terkait Korupsi BGN!