Suara.com - Pemerintah Inggris telah mengutuk ancaman Prancis yang tidak dapat dibenarkan dan akan memanggil duta besar Prancis di London ketika perselisihan mengenai hak penangkapan ikan meningkat.
Mengutip Evening Standard, Jumat (29/10/2021), perselisihan tentang hak penangkapan ikan pasca-Brexit menjadi semakin pahit, dengan sebuah kapal Inggris ditahan di pelabuhan Prancis dan mendapat ancaman tindakan lebih lanjut oleh pemerintah Prancis.
Upaya diplomatik untuk menyelesaikan pertikaian tersebut telah melibatkan duta besar Inggris di Paris, Menna Rawlings, dan Menteri Kabinet George Eustice berbicara dengan para menteri di pemerintahan Prancis.
Tetapi sebagai tanda kekhawatiran yang berkembang di Westminster, Menteri Brexit Lord Frost memimpin pertemuan untuk mempertimbangkan tanggapan Pemerintah.
"Tindakan Prancis yang diusulkan tidak dapat dibenarkan dan tampaknya tidak sesuai di pihak UE (Uni Eropa) dengan Perjanjian Perdagangan dan Kerjasama (TCA) atau hukum internasional yang lebih luas,” jelas juru bicara Pemerintah Inggris.
"Kami menyesalkan bahasa konfrontatif yang telah digunakan secara konsisten oleh pemerintah Prancis dalam masalah ini, yang membuat situasi ini tidak mudah untuk diselesaikan."
“Kami telah menyampaikan keprihatinan kami dengan kuat kepada Komisi Prancis dan Uni Eropa. Sebagai langkah selanjutnya, Sekretaris Asing telah menginstruksikan Menteri (Wendy) Morton untuk memanggil Duta Besar Prancis.”
Pemerintah Inggris telah menghadapi seruan untuk turun tangan dan membela nelayan Inggris setelah kapal Inggris ditahan di tengah perselisihan yang memburuk dengan Prancis terkait hak penangkapan ikan pasca-Brexit.
Kapal kerang Cornelis diperintahkan untuk dialihkan ke pelabuhan Le Havre setelah pihak berwenang Prancis beralasan bahwa kapal tersebut menangkap ikan di perairan Prancis tanpa izin.
Baca Juga: Penangkapan Ikan Ilegal, Kapal Asal Vietnam Ditangkap di Perairan Natuna
Prancis mengatakan bahwa kapal pukat Inggris lainnya telah didenda karena menghalangi setelah menolak mengizinkan polisi naik untuk melakukan pemeriksaan. (Jacinta Aura Maharani)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim