Suara.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dinilai tak serius menangani kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawainya, MS. Sebab hingga saat ini, usulan dari Koalisi Masyarakat Peduli Kekerasan Seksual terkait pembentukan Tim Investigasi Independen belum juga dilakukan.
Pernyataan itu disampaikan perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Kekerasan Seksual dari Suara Kita, Hartoyo. Dia pun mengaku sudah putus dengan sikap lembaga pengawas penyiaran itu.
"Saya hopeles (putus asa) deh sama KPI. Nggak tahu itu lagi bagaimana," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (1/11/2021).
Padahal, kata dia, dari komunikasi yang dibangun dengan Ketua Komisioner KPI Agung Suprio, selalu mengatakan komitmennya untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Namun pada kenyataannya, sikap KPI bertolak belakang.
"Kalau ngomong personal sama ketuanya Pak Agung, positif. Mau ini-itu, tapi tindakannya tidak ada. Jadi pusing deh," ujar Hartoyo.
Dia pun mempertanyakan, bagaimana hubungan Kesekretariatan KPI dengan para komisioner. Sebab menurut penilaiannya, ada polemik di antara keduanya sehingga membuat penanganan kasus ini terbengkalai.
"Di KPI sendiri itu kayak rumit ya, ternyata ya. Kayak pola kerjanya itu persoalan ini ditangani oleh kesekretariatan tapi, sektretariatan tidak tunduk sama komisionernya. jadi ada persoalan internal gitu. Jadi rumit," ujar Hartoyo.
Karenanya, tidak adanya penanganan serius dari KPI dalam kasus ini, koalisi masyarakat mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) untuk mendorong KPI segera membentuk tim investigasi independen.
Dari pertemuan itu, Keminfo menyatakan siap mendukung upaya penguatan kasus pelecehan dan perundungan yang diduga dialami MS.
Baca Juga: KPI Belum Juga Bentuk Tim Investigasi Kasus MS,Koalisi Masyarakat Mengadu Ke Keminfo
"Keminfo akan komitmen membantu penyelesaian korban dengan beberapa usulan kami, bentuk tim independen. Itu juga yang urgent banget, dan mereka akan mendiskusikan di internal dan nanti kasih kabar dan akan melibatkan kami," kata Hartoyo.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual yang terdiri dari LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Suara Kita, Warta Feminis dan Konde.co telah mendatangi KPI dan bertemu dengan Komisioner KPI Nuning Rodiyah.
Dalam pertemuan itu ada lima poin yang mereka sampaikan diantaranya pembentukan tim investigasi independen. Pembentukan tim tersebut diusulkan untuk mengusut kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS, pegawai KPI.
Mendapatkan usulan itu, Nining menyatakan akan segera melakukan tindak lanjut.
"Kami akan segera mendiskusikan di rapat pleno KPI sehingga putusannya nanti akan segera kita sampaikan ke teman-teman koalisi. Karena bagi kami apa yang disampaikan oleh teman-teman koalisi sepenuhnya sangat membantu KPI dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan ini,” ujar Nuning pada 5 Oktober 2021 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
-
Jelang Nataru, Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius
-
Borok Ayu Puspita Terbongkar! Uang Calon Pengantin Dipakai Liburan Keluar Negeri dan Bayar Cicilan
-
Tinjau Langsung Pengungsi di Langkat, Janji Prabowo: Kami Tak Akan Tinggalkan Kalian Sendiri
-
Aksi Balas Dendam Matel di Kalibata Picu Kerugian Rp1,2 Miliar, Polisi Rencanakan Upaya Revitalisasi