Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menepis anggapan bahwa Pemprov DKI lebih memprioritaskan ajang balap mobil listrik Formula E dibandingkan dengan mengatasi banjir.
"Program di Pemprov DKI ini banyak sekali, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, infrastruktur, banjir, termasuk pariwisata. Semuanya kami prioritaskan," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin (8/11/2021).
Menurut Riza, program tersebut juga dibahas dan dimusyawarahkan bersama dengan DPRD DKI Jakarta.
"Jadi, kalau sudah diputuskan bersama DPRD, itu sudah menjadi keputusan bersama, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan semua aspek, termasuk aspek legalitas," ucapnya.
Pemprov DKI, kata dia, tidak hanya fokus soal penanganan banjir tapi juga melaksanakan program lain, di antaranya kesehatan, sosial, infrastruktur, agama hingga transportasi.
"Anggaran penanganan banjir di Jakarta, termasuk paling tinggi di pemprov di Indonesia," katanya.
Riza Patria merinci, anggaran pembebasan lahan terkait penanganan banjir dalam APBD 2021 mencapai sekitar Rp1,5 triliun, pembuatan waduk Rp1,2 triliun, dan sumur resapan hingga Rp400 miliar.
"Itu luar biasa, anggaran yang kami gelontorkan untuk pengendalian banjir, yang kami sampaikan butuh waktu dan kolaborasi semua pihak," ucapnya.
Anies Disebut Batalkan Anggaran untuk Normalisasi Sungai
Baca Juga: Soal Banjir Rob di Jakarta Utara, Wagub DKI Minta Warga Sabar
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan anggaran pembebasan tanah normalisasi sungai Rp160 miliar dengan alasan defisit anggaran pada 2019.
Namun, pada tahun yang sama, Anggara menyebut, DKI sempat utang kepada Bank DKI untuk membayar "commitment fee" Formula E pada 2019, sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar.
Dalam siaran pers, Anggara mengatakan, utang untuk membayar Formula E tersebut terungkap dari Surat Kuasa No. 747/-072.26 pada 21 Agustus 2019 dari Gubernur kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Surat itu, kata dia, berisi permohonan Pinjaman Daerah dari Pemprov DKI kepada PT Bank DKI untuk penyelenggaraan Formula Electric Championship.
"Pada 30 Desember 2019, Dispora membayar termin kedua sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar menggunakan dana APBD, sehingga total yang disetor Rp360 miliar. Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi kali Ciliwung Rp160 miliar malah dibatalkan," ucapnya.
Berita Terkait
-
Soal Banjir Rob di Jakarta Utara, Wagub DKI Minta Warga Sabar
-
Rawan Banjir Bandang, Wali Kota Malang Berharap Warga di Bantaran Sungai Brantas Pindah
-
Warga Sulsel Diminta Waspada, Banjir dan Tanah Longsor Mengintai Sejumlah Daerah
-
Pengalaman Menyeramkan Seorang Guru SMP di Bandung Barat saat Sekolahnya Diterjang Banjir
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!