Suara.com - Diduga terjadi kerusuhan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) DKI Jakarta pada Selasa (9/11/2021) kemarin. Bahkan akibat kejadian itu seorang WNA dikabarkan meninggal dunia.
Seorang tukang ojek, Kades (60), yang biasa mangkal tepat di seberang Kantor Rudemim DKI Jakarta, Kalideres, Jakarta Barat mengaku sempat melihat keramaian di halaman instansi tersebut.
Menurutnya, keramaian itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.
"Ramai semua pada keluar karyawannya, yang laki, yang perempuan juga keluar," kata Kades saat ditemui Suara.com, Rabu (10/11/2021).
Bahkan saking ramainya, dia menduga ada keributan anatar karyawan Rudenim DKI Jakarta.
"Saya pikir itu karyawannya yang berantem. Orang pada ramai, teriak-teriak gitu mereka," ujar Kades.
Lalu, sekitar pukul 15.30 WIB Kades melihat sejumlah anggota kepolisian datang ke lokasi. Berselang setelah itu, ada ambulans yang keluar langsung menuju rumah sakit Mitra Keluarga, yang berada di seberang Kantor Rudemim DKI Jakarta.
"Ada ambulans dari sana (menunjuk Rudenim) langsung masuk ke sini (menunjukkan RS Mitra Keluarga)," kata Kades.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa dan penyebab kericuhan tersebut.
Baca Juga: Bungkam Soal Kasus WNA Diduga Tewas Akibat Kerusuhan, Rudenim DKI: Bukan Kewenangan Kami
"Kalau itu saya kurang tahu," kata Kades.
Sementara itu, Rudenim DKI Jakarta enggan berkomentar terkait kabar tersebut.
Salah satu petugas yang mengaku bawahan Kepala Rudemim DKI Jakarta mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi kabar itu.
Mereka berdalih kewenangannya berada di Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.
"Mohon izin ya kami juga ingin menyampaikan informasi dari atasan kami, bahwa mengenai informasi yang ada Rudenim silahkan bisa menghubungi langsung Humas Direktorat Jenderal Imigrasi," kata petugas tersebut kepada wartawan di Kantor Rudemim DKI Jakarta, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (10/11/2021).
Sementara itu ketika dimintai informasinya terkait pertemuan yang dilakukan Rudenim DKI Jakarta dengan perwakilan Kedutaan Besar Nigeria, mereka juga tidak memberikan informasi apapun.
Berita Terkait
-
Bungkam Soal Kasus WNA Diduga Tewas Akibat Kerusuhan, Rudenim DKI: Bukan Kewenangan Kami
-
Heboh WNA Tewas Diduga Akibat Ribut, Rudenim dan Kedubes Nigeria Gelar Rapat Tertutup
-
WN Nigeria Tewas di Kantor Rudenim Jakarta Diduga Akibat Berkelahi
-
Stres dan Ingin Bunuh Diri, Ini Kisah Pria Afganistan Pencari Suaka di Pengungsian Batam
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO