Suara.com - Diduga terjadi kerusuhan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) DKI Jakarta pada Selasa (9/11/2021) kemarin. Bahkan akibat kejadian itu seorang WNA dikabarkan meninggal dunia.
Seorang tukang ojek, Kades (60), yang biasa mangkal tepat di seberang Kantor Rudemim DKI Jakarta, Kalideres, Jakarta Barat mengaku sempat melihat keramaian di halaman instansi tersebut.
Menurutnya, keramaian itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.
"Ramai semua pada keluar karyawannya, yang laki, yang perempuan juga keluar," kata Kades saat ditemui Suara.com, Rabu (10/11/2021).
Bahkan saking ramainya, dia menduga ada keributan anatar karyawan Rudenim DKI Jakarta.
"Saya pikir itu karyawannya yang berantem. Orang pada ramai, teriak-teriak gitu mereka," ujar Kades.
Lalu, sekitar pukul 15.30 WIB Kades melihat sejumlah anggota kepolisian datang ke lokasi. Berselang setelah itu, ada ambulans yang keluar langsung menuju rumah sakit Mitra Keluarga, yang berada di seberang Kantor Rudemim DKI Jakarta.
"Ada ambulans dari sana (menunjuk Rudenim) langsung masuk ke sini (menunjukkan RS Mitra Keluarga)," kata Kades.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa dan penyebab kericuhan tersebut.
Baca Juga: Bungkam Soal Kasus WNA Diduga Tewas Akibat Kerusuhan, Rudenim DKI: Bukan Kewenangan Kami
"Kalau itu saya kurang tahu," kata Kades.
Sementara itu, Rudenim DKI Jakarta enggan berkomentar terkait kabar tersebut.
Salah satu petugas yang mengaku bawahan Kepala Rudemim DKI Jakarta mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi kabar itu.
Mereka berdalih kewenangannya berada di Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.
"Mohon izin ya kami juga ingin menyampaikan informasi dari atasan kami, bahwa mengenai informasi yang ada Rudenim silahkan bisa menghubungi langsung Humas Direktorat Jenderal Imigrasi," kata petugas tersebut kepada wartawan di Kantor Rudemim DKI Jakarta, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (10/11/2021).
Sementara itu ketika dimintai informasinya terkait pertemuan yang dilakukan Rudenim DKI Jakarta dengan perwakilan Kedutaan Besar Nigeria, mereka juga tidak memberikan informasi apapun.
Berita Terkait
-
Bungkam Soal Kasus WNA Diduga Tewas Akibat Kerusuhan, Rudenim DKI: Bukan Kewenangan Kami
-
Heboh WNA Tewas Diduga Akibat Ribut, Rudenim dan Kedubes Nigeria Gelar Rapat Tertutup
-
WN Nigeria Tewas di Kantor Rudenim Jakarta Diduga Akibat Berkelahi
-
Stres dan Ingin Bunuh Diri, Ini Kisah Pria Afganistan Pencari Suaka di Pengungsian Batam
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Lampung Akhir Juni, PSI Sebut Antusiasme Warga Tinggi
-
Buntut Aksi Anarkis Viral di Tol JORR, Sopir Taksi Online Diciduk Polisi di Ciputat
-
Skandal WO Marwah: 58 Calon Pengantin Tertipu, Total Kerugian Tembus Rp2,6 Miliar
-
Tak Perlu Tunggu 32 Tahun, Ray Rangkuti Ungkap Alasan Rezim Sekarang Lebih Cepat Digoyang
-
Gagal 'Pelaminan', Pasutri Pemilik WO Marwah Kini Berakhir di Sel Tahanan
-
Prabowo Diminta 'Pensiun' Keliling Dunia, Saatnya Oper Misi Diplomatik ke Menlu Sugiono
-
Dinasti Politik Tak Lagi Vulgar Ala Orba, Kini Lebih Licin dan 'Main Cantik'
-
Pakar Sebut Hakim PN Jakpus Bisa Kabulkan Gugatan LCC Empat Pilar MPR, Jadi Terapi Kejut
-
KPK Didesak Segera Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Terkait Kasus Suap Blueray Cargo
-
Ray Rangkuti Sentil Mentalitas '5D' DPR: Datang, Duduk, Duit, dan Jadi Jubir Pemerintah