Tak Masalah Menteri Ingin Nyapres dan Tebar Pesona, PDIP: Asal Tak Pakai Fasilitas Negara

Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira melihat tidak ada masalah dari keinginan menteri-menteri di kabinet Presiden Jokowi untuk menyiapkan diri menyongsong Pilpres 2024. Asalkan kata dia, tidak mengganggu kinerja.

Menteri-menteri yang ingin nyapres kata Andreas, seharusnya dapat menunjukan performa terbaik mereka agar dapat dilirik masyarakat.

"Jadi juga tak ada larangan melakukan kampanye, tidak ada larangan tebar pesona. Saya justru melihat seharusnya kalau ada menteri yang punya keinginan untuk menjadi calon kandidat ke depan, mesti harus menunjukkan perform yang baik begitu dan itu bagus saja untuk pemerintahan," kata Andreas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Karena itu, Andreas menegaskan tidak ada masalah dari keinginan menteri untuk nyapres dan mempromosikan diri. Dengan catatan semua hal itu tidak memanfaatkan fasilitas negara.

"Tapi kalau dia menggunakan fasilitas negara ya pasti salah dong," kata Andreas.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai seharusnya menteri-menteri bidang ekonomi Presiden Joko Widodo tidak mengurusi urusan di luar tugasnya, apalagi urusan mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Abdullah menilai menteri-menteri ekonomi punya tanggung jawab besar yang harus dibenahi.

"Ibaratnya para menteri ekonomi nyaris tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal lainnya, apalagi mengurusi dirinya sendiri untuk bursa calon presiden 2024," kata Said kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Said mengatakan, menteri-menteri bidang ekonomi pada masa pandemi covid-19 ini memiliki tanggung jawab yang besar. Akibat pandemi covid-19, kata dia, jumlah rakyat kita yang miskin meningkat.

Baca Juga: CEK FAKTA: Presiden Jokowi Disambut Meriah Para Pemimpin Dunia, Benarkah?

Pada Maret 2020 diawal pandemi, kata dia, rakyat Indonesia yang miskin berjumlah 11,16 juta jiwa, setahun setelah pandemi, yakni Maret 2021 rakyat yang miskin naik menjadi 12,17 juta jiwa.

"Tekanan ekonomi akibat pandemi juga meningkatkan jumlah rakyat kita yang menganggur. Pada Februari 2020 rakyat kita yang menganggur berjumlah 6,93 juta jiwa, meningkat sebesar 1,82 juta orang pada Februari 2021," ungkapnya.

Kemudian Said juga memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga belum berjalan normal seperti era sebelum pandemi covid-19, berkisar 5 persenan. Tiga kuartal disepanjang 2021 angka pertumbuhan ekonomi masih dilevel 3,24 persen, meskipun menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun 2020.

"Konsumsi rumah tangga rakyat kita juga masih tertahan, Tanya tumbuh 1,5 persen selama tiga kuartal di tahun 2021 ini," tuturnya.

Pandemi juga, kata dia, memberi tekanan terhadap kinerja BUMN. BUMN menurutnya, terjebak pada utang, seperti Garuda Indonesia, Hutama Karya, Waskita Karya, Bumi Putera, hingga PLN. Menurutnya, hal itu semua persoalan serius yang harus ditangani dengan penuh perhatian.

Hal itu pula yang membuat dirinya mendesak agar para menteri bidang ekonomi tak fokus pada hal-hal yang lain di luar pekerjaannya. Apalagi persoalan untuk mempersiapkan diri untuk Pilpres 2024.