Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai laporan polisi terhadap Greenpeace Indonesia karena mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk pembungkaman demokrasi.
Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana mengatakan, data yang dianalisa Greenpeace sama dengan data yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga bukan merupakan hoaks.
"Diakui atau tidak, itu bentuk pembungkaman terhadap kritik pemerintah. Bahkan, data yang disampaikan Greenpeace dari tahun ke tahun tidak berbeda dengan data KLHK karena itu olah data," kata Wahyu saat dihubungi Suara.com, Senin (15/11/2021).
Selain itu, dia heran kenapa polisi masih menerima laporan semacam ini, padahal pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pedoman Implementasi UU ITE yang ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Kritik, institusi dan hasil riset itu bukan sesuatu yang menjadi delik dilaporkan, jadi aneh kalau kemudian itu diproses padahal yang ikut menandatangani juga kapolri," tegasnya.
Wahyu khawatir, jika laporan semacam ini masih saja diterima oleh polisi meski sudah ada SKB 3 Menteri, proses berdemokrasi akan semakin terancam.
"Kalau model begini dipertahankan akhirnya akan punya PR kita dalam proses berdemokrasi dan menyampaikan masukan ke negara," tutur Wahyu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Husin Shahab melaporkan Aktivis Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik atas tindak pidana UU ITE ke Polda Metro Jaya setelah mengkritisi pidato Jokowi soal deforestasi di KTT COP 26, Glasgow.
Greenpeace dianggap telah membuat berita bohong yang menimbulkan keonaran dan perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
Baca Juga: Luhut Mau Audit LSM, Greenpeace Indonesia: Tidak Semudah Itu
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
-
Sosok Meriyati Roeslani, Istri Jenderal Hoegeng yang Meninggal pada Usia 100 Tahun
-
Istri Jenderal Hoegeng Meninggal di Usia 100 Tahun, Dimakamkan Besok
Terkini
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Kabar Krisis Iklim Bikin Lelah, Bagaimana Cara Mengubahnya Jadi Gerakan Digital?
-
Anggota DPR Tanya ke BNN: Whip Pink Mulai Menggejala, Masuk Narkotika atau Cuma Seperti Aibon?
-
Lisa BLACKPINK Syuting di Kota Tua, Rano Karno: Bagian dari Proyek Raksasa Jakarta
-
Saat Daerah Tak Sanggup Bayar Gaji ASN, Siswa SD di NTT Menyerah pada Hidup Demi Buku Tulis
-
Inilah 7 Fakta Mengejutkan dari Skandal Epstein: Pulau Pedofil hingga Daftar Nama Elite Global
-
Istana Wapres IKN Rampung 100 Persen: Kemegahan Rp1,4 Triliun Berkonsep 'Huma Betang Umai'
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
-
Legislator PKS ke BNN: Jangan Biarkan 'Whip Pink' Makin Gila, Perlu Ditindak Tegas