Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai laporan polisi terhadap Greenpeace Indonesia karena mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk pembungkaman demokrasi.
Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana mengatakan, data yang dianalisa Greenpeace sama dengan data yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga bukan merupakan hoaks.
"Diakui atau tidak, itu bentuk pembungkaman terhadap kritik pemerintah. Bahkan, data yang disampaikan Greenpeace dari tahun ke tahun tidak berbeda dengan data KLHK karena itu olah data," kata Wahyu saat dihubungi Suara.com, Senin (15/11/2021).
Selain itu, dia heran kenapa polisi masih menerima laporan semacam ini, padahal pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pedoman Implementasi UU ITE yang ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Kritik, institusi dan hasil riset itu bukan sesuatu yang menjadi delik dilaporkan, jadi aneh kalau kemudian itu diproses padahal yang ikut menandatangani juga kapolri," tegasnya.
Wahyu khawatir, jika laporan semacam ini masih saja diterima oleh polisi meski sudah ada SKB 3 Menteri, proses berdemokrasi akan semakin terancam.
"Kalau model begini dipertahankan akhirnya akan punya PR kita dalam proses berdemokrasi dan menyampaikan masukan ke negara," tutur Wahyu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Husin Shahab melaporkan Aktivis Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik atas tindak pidana UU ITE ke Polda Metro Jaya setelah mengkritisi pidato Jokowi soal deforestasi di KTT COP 26, Glasgow.
Greenpeace dianggap telah membuat berita bohong yang menimbulkan keonaran dan perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
Baca Juga: Luhut Mau Audit LSM, Greenpeace Indonesia: Tidak Semudah Itu
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini
-
Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat
-
Wamenkum Peringatkan DPR: Semua Tahanan Bisa Bebas Jika RUU KUHAP Tak Segera Disahkan
-
Ogah Batasi, Komdigi Klaim Tak Masalah Warga Punya Banyak Akun Medsos, Asalkan...
-
Ancaman Serius dari DPR, Distributor Pupuk Subsidi Bermasalah Siap-siap Dicabut Izin!
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Terkuak! Kejagung Ogah Kasih Keterangan Soal Pemeriksaan Anak Jusuf Hamka karena Ini
-
Sertijab ke KSP Baru M Qodari, AM Putranto Banjir Air Mata: Saya Tentara tapi Bisa Nangis juga
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!