Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Santoso, menilai bahwa pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein telah mengkebiri kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan yang dimaksud terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Pernyataan tersebut sama saja dengan mengkebiri kewenangan KPK yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Santoso saat dihubungi, Selasa (16/11/2021).
Menurut Santoso, jika pernyataan Bupati Banyumas itu direalisasikan, maka menurutnya bukan tidak mungkin justru para kepala daerah nanti akan semakin berani melakukan tindak pidana korupsi.
"Jika itu dilakukan para kepala daerah akan lebih berani melakukan tindakan korupsi karena tidak ada OTT dan dipanggil untuk tidak melakukannya lagi dan dimaafkan atas korupsi yang dilakukan sebelumnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Politisi Partai Demokrat ini pernyataan Bupati Banyumas tersebut hanya akan membuat ketidakadilan terhadap masyarakat. Kepala daerah seolah-olah mendapat keistimewaan.
"Ini akan menciptakan ketidakadilan dalam hukum di masyarakat bahwa setiap warga negara memiliki persamaan di muka hukum sesuai dengan konstitusi UUD 45," tandasnya.
Pernyataan Bupati
Pernyataan Bupati Banyumas, Achmad Husein terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.
Adapun durasi video tersebut sekitar 24 detik. Ketika dirinya menyampaikan pidatonya. Belum diketahui kapan video tersebut diambil.
Baca Juga: Ini Respons Ganjar Pranowo Soal Pernyataan Bupati Banyumas Takut Kena OTT KPK
Melalui aku twitter milik eks pegawai KPK Aulia Postiera kembali menyampaikan pernyataan dari Bupati Banyumas Achmad Husein.
"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, pak," demikian isi pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein.
Berita Terkait
-
Ini Respons Ganjar Pranowo Soal Pernyataan Bupati Banyumas Takut Kena OTT KPK
-
Soal OTT KPK, Firli Bahuri ke Bupati Banyumas: Takut yang Berlebihan
-
Firli Bahuri Minta Bupati Banyumas Achmad Husein Jangan Risih dengan Kerja-kerja KPK
-
Pernyataan Bupati Banyumas Viral, OTT KPK Membuat Kepala Daerah Takut Berinovasi?
-
Viral Pernyataan soal OTT KPK, Anggota Komisi III DPR: Bupati Banyumas Salah Kaprah
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh