Suara.com - Presiden Joko Widodo disebut telah memberi kode dukungan untuk gelaran Formula E Jakarta. Namun, hal ini tidak menyurutkan fraksi PDIP DPRD DKI untuk menentang acara ini.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan pihaknya masih tetap ngotot menggulirkan hak Interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Ia menilai Anies telah melanggar aturan demi menggelar ajang balap mobil listrik itu.
"Kami perlu ingatkan tidak boleh seorang kepala daerah membuat program yang melampaui masa jabatan. Sementara gelaran Formula E kan tidak hanya sekali di 2022, tapi berkelanjutan," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (17/11/2021).
Jika melewati masa jabatan, nantinya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengadakan Formula E jadi bermasalah.
"Ini kan berkaitan dengan APBD yang digelontorkan untuk Formula E," katanya.
Gembong juga menyesalkan hingga kini Pemprov DKI belum juga memberikan kajian ulang soal kelayakan penyelenggaraan Formula E yang diminta DPRD. Padahal, hal ini sudah menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI.
"Kami cuma bicara masalah aturan di DKI. Tugas kami meluruskan bahwa ada situasi pandemi. Tahun depan juga kita enggak tahu kondisi kayak apa," tuturnya.
Anies kata Gembong, seharusnya fokus dalam penanggulangan Covid-19.
"2022 itu sifatnya tahun pemulihan," kata Gembong.
Baca Juga: Pimpinan KPK Ungkap Cara Usut Dugaan Korupsi Formula E
Pernyataan Gembong itu juga membantah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang menilai interpelasi sudah tidak relevan karena Jokowi sudah memberikan sinyal dukungan.
"Jangan buat kesimpulan sendiri, jangan ada statement interpelasi tidak relevan. Mau lanjut atau tidak itu keputusannya di paripurna," ucapnya.
Sebut Didukung Jokowi
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan dukungan untuk gelaran Formula E. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Pusat telah memberikan lampu hijau pada gelaran ajang balap mobil listrik itu.
Dukungan dari Jokowi itu, kata Taufik, berdasarkan pernyataan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut Jokowi telah menantang Vice Champion LMP2 FIA WEC 2021 Sean Gelael untuk mengikuti balap Formula E di Jakarta.
"Dengan menantang itu kan berarti menyetujui adanya program itu," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri