Kerusuhan Melanda Kepulauan Solomon Dipicu Hubungan Diplomatik dengan China

Suara.com - Aksi demonstrasi berakhir dengan kerusuhan terjadi di Kota Honiara, Kepulauan Solomon, saat massa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Manasseh Sogavare, kemarin sore (24/11).

Aksi demonstrasi dipicu oleh perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Malaita, yang menolak untuk mengakui hubungan diplomatik dengan China.

Sedikitnya seribu warga berkumpul di luar gedung parlemen ketika para politisi bersidang, menyebabkan sekolah dan perkantoran ditutup ditutup lebih awal.

Wartawan setempat, Gina Kekea, mengatakan kepada ABC jika aksi demo ini mengejutkan sebagian besar penduduk Honiara.

Massa melempari gedung-gedung dan tak berselang lama sebuah rumah tradisional di sebelah Gedung Parlemen terbakar.

"Penyebab kebakaran yakni tembakan gas air mata," kata Gina.

Seorang aparat perempuan terluka sementara beberapa pengunjuk rasa ditangkap.

Juanita Matanga, juru bicara Kepolisian Kepulauan Solomon, dalam konferensi pers menyatakan massa telah menghancurkan banyak bangunan di Honiara, termasuk kantor polisi.

"Saya sangat sedih melihat perilaku mereka," katanya.

Baca Juga: Militer China Terus Pantau Pergerakan Kapal Perang Amerika di Selat Taiwan

"Apa pun perbedaan yang kita miliki, ada cara untuk menyelesaikannya secara damai," tambahnya.

Gina mengatakan keadaan yang lebihburuk bisa saja terjadi, jika warga Honiara lainnya sudah mulai bergabung dalam aksi demo.

Dipicu oleh hubungan diplomatik dengan China

Media setempat melaporkan para pengunjuk rasa kemudian bergerak melakukan penjarahan dan merusak toko-toko di kawasan Pecinan Kota Honiara. Mereka juga bergerak menuju Kedubes China.

Beijing membuka Kedubesnya di Honiara pada September 2020, setelah Kepulauan Solomon mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke China.

Menteri Utama Provinsi Malaita, Daniel Suidani, sangat menentang langkah Pemerintah Kepulauan Solomon yang memutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Malaita pada hari Selasa meminta Daniel Suidani dan Pemerintahannya untuk mendesak pendukung mereka agar tidak melakukan tindakan kekerasan.