Suara.com - Kaukus Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Dan Keadilan mengaku akan memberikan akses bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan audit terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis polymerase chain reaction atau PCR.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Dan Keadilan di antaranya adalah Politikus Gerindra, Ferry Juliantono; eks Penyidik KPK, Novel Baswedan; dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Kaukus Masyarakat Sipil memberikan akses kepada Luhut setelah mengklaim bersedia diaudit dan telah membantah terlibat dalam bisnis PCR.
"Kami menyebut diri sebagai auditor rakyat yang terdiri dari kami yang ada di depan bersama dengan Kantor Akuntan Publik yang sudah bersedia untuk kami tunjuk dan juga nanti secara formal silakan pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun," kata Ferry saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).
Ferry menyebut bahwa adanya masukan dari masyarakat, sehingga dirinya bersama sejumlah tokoh memberikan akses kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk bersedia diaudit.
"Terutama dari Pak Luhut, salah satunya pak Luhut menyampaikan bahwa bersedia untuk diaudit," katanya.
"Tim auditor ini, kami sebut auditor rakyat, adalah tim audit bersama kantor akuntan publik yang nanti akan melaksanakan sekiranya pak Luhut bersedia untuk diaudit," imbuhnya.
Selain Luhut, kata Ferry, Kaukus Masyarakat Sipil pun juga memberikan akses kepada Menteri BUMN Erick Thohir bila memang tidak terlibat bisnis PCR juga mau untuk di audit.
Buka Posko Pengaduan
Baca Juga: Sindir Luhut Jadi Inisiator UU Ciptaker, Rizal Ramli: Doyannya Labrak Kiri Kanan
Ferry menambakan, koalisi masyarakat sipil berencana membuka posko pengaduan untuk masyarakat terkait masalah biaya selama melakukan PCR yang diketahui pemerintah mengenai biaya PCR berapa kali melakukan perubahan.
"Kami menyediakan diri untuk melakukan tugas audit tersebut, kami juga akan membentuk posko-posko tersebut nanti akan bisa menerima pengaduan, juga pemberian bukti-bukti kuantasi atau dokumen yang lain yang berkaitan," ucap Ferry.
Bagi Ferry, proses audit terhadap Erick dan Luhut sangat diperlukan supaya diketahui oleh masyarakat. Maka itu, pihaknya memberikan akses seluasnya bagi mereka Luhut dan Erick Thohir. Ferry mengatakan pihaknya juga akan mengirimkan surat kepada Erick dan Luhut untuk bersedia untuk diaudit.
"Supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian dan kota juga menyampaikan kepada pak Luhut untuk segera dalam waktu yang singkat silakan pak Luhut sampaikan ke kami, kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan pak Luhut."
Dugaan Keterlibatan Luhut dan Erick Tohir
Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Siswa Disabilitas Psikososial Diduga Didiskriminasi Sekolah
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M
-
Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan: Pemilik Laporkan Dugaan Pencurian Pelat Besi Rp230 Juta