Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu, (1/12/2021).
KND merupakan lembaga non-struktural di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Lembaga ini bersifat independen dan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi advokasi termasuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang nantinya diusulkan kepada Kemensos.
Direktur Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim mengatakan, Kemensos tidak memiliki kewenangan apapun dalam lembaga tersebut.
"Kami hanya menjadi sekretariat komisi nasional disabilitas, fungsinya hanya pada dukungan administrasi saja, di luar itu tidak," tutur Eva ditemui awak media di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos pada Kamis, (2/12/2021).
Eva menjelaskan, KND berada di bawah naungan Kemensos lantaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi demikian.
"Memang pembentukannya ada di bawah Kementerian Sosial karena Undang-Undang menyebutkan seperti itu, kalau misalnya Undang-Undang tidak menyebutkan seperti itu, ya tidak di bawah Kemensos," tuturnya.
Kendati berada di bawah naungan Kemensos, Eva memastikan pihaknya tidak akan pernah melakukan intervensi sedikit pun. Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak khawatit.
"Kmi hanya memfasilitasi dukungan administrasinya saja. Jangan khawatir bahwa kementerian sosial akan menyetir dan akan mempengaruhi. Sebeb mereka yang terpilih adalah bukan orang orang-sembarangan juga," pungkasnya.
Baca Juga: Buntut Aksi Risma Paksa Anak Tunarungu Bicara, Para Pejuang Tuli: Kami Kecewa
Berita Terkait
-
Musisi Difabel Asal Indonesia di Sydney: Kami Juga Punya Hati
-
Mensos Risma: Saya Yakin Mereka Bisa Maksimalkan Kemampuannya
-
Enggan Penyandang Disabilitas Jadi Korban Pemerkosaan, Alasan Risma Minta Tunarungu Bicara
-
Lukisan Penyandang Disabilitas Laku Rp357 Juta, Risma: 100% Uang Dikembalikan ke Seniman
-
Risma : Untu Apa Saya Memaksa Tunarungu Bicara?
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Tragedi Tual Jadi Alarm Keras: Brimob Didorong Kembali ke 'Khitah' High-Risk, Bukan Keamanan Rutin
-
KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Suap Diskon Pajak di Kemenkeu
-
Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tembus 6 Persen, Dinilai Picu Kriminalitas
-
Dari Bisnis Narkoba hingga Aniaya Siswa Madrasah: Sejauh Mana Reformasi Polri Bekerja?
-
PDIP Ungkap Sumber Dana MBG, Sebut Diambil dari Anggaran Pendidikan
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI