Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto disebut tak sepenuhnya ditinggalkan oleh massa 212 yang mendukungnya di pilpres sebelumnya.
Melansir dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengatakan jika massa 212 belum sepenuhnya meninggalkan Prabowo Subianto.
Ia menyebut hal tersebut terjadi sebagai hasil dari strategi Partai Gerindra yang digunakan dalam menghadapi kelompok massa 212.
Rico menilai, kelompok pendukung Habib Rizieq hingga kini masih tetap solid pada Prabowo Subianto jika maju pada Pilpres 2024 mendatang.
"Massa 212 masih banyak yang menggantungkan harapan ke Prabowo," kata Rico Marbun di Jakarta, Selasa 7 Desember 2021.
Ia juga menyoroti, Partai Gerindra dalam memainkan strategi merangkul sambil memukul pemerintahan Presiden Jokowi. Hal tersebut disebutnya sangat hebat.
Para penukung pemerintah kini tak bisa menyerang Prabowo maupun Gerindra karena sudah masuk ke kabinet.
"Pendukung koalisi pemerintahan tidak bisa menyerang Prabowo dan Gerindra karena memang sudah masuk dalam kabinet," ujarnya.
Meski begitu, Rico menyebut hingga saat ini masih ada beberapa tokoh andalan Gerindra yang terus eksis mengkritik pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: 1 Tahun Penembakan Laskar FPI, Ini Pesan Tegas HRS dari Balik Jeruji Tahanan
"Seperti Fadli Zon, Habiburrokhman, Fery Juliantono dan lainnya, di mana mereka konsisten memukul pemerintah dengan kritik-kritik tajam," tutur Rico.
Ia menambahkan, selama strategi yang selama ini diterapkan itu masih berjalan, sulit bagi massa aksi 212 untuk sepenuhnya berpaling dari Prabowo Subianto.
"Dan selama ini, orkestra ini berjalan dengan rapi," tandasnya.
Untik diketahui, belakangan ini marak pengamat politik berpendapat jika massa aksi 212 akan berpaling dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Hal itu dikatakan, sebagai buntut dari sikap Prabowo yang lepas tangan dari masalah hukum yang saat ini sedang menjerat mantan pentolan FPI Habib Rizieq Shihab.
Berita Terkait
-
Pesan Habib Rizieq Shihab: Usut Tuntas Otak Pembantaian Para Syuhada
-
Pilpres 2024 Dprediksi Ada 3 Kubu Koalisi Parpol, Pengamat: Peluang saat Ini Masih Sama
-
Aliansi Ulama Madura Sambangi Komisi III DPR, Minta Habib Rizieq Dibebaskan Tanpa Syarat
-
Habib Rizieq Shihab Dipenjara, Pengawalnya Dibunuh dan FPI Masih Bantu Bencana
-
1 Tahun Penembakan Laskar FPI, Ini Pesan Tegas HRS dari Balik Jeruji Tahanan
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi