Suara.com - LaporCovid19 mendapati banyaknya laporan masyarakat yang sulit mendapatkan solusi dari pemerintah terkait permasalahan NIK untuk perolehan vaksin. Pasalnya, sejumlah laporan masyarakat itu ada yang diping-pong bahkan tidak digubris sama sekali.
LaporCovid19 telah menampung setidaknya 15 laporan terkait NIK bermasalah saat hendak digunakan untuk pendaftaran vaksin.
Paling banyak masalah yang terjadi ialah NIK ganda, NIK terpakai, hingga penyalahgunaan NIK. Lantaran masalah itu, masih ada warga yang sulit mendapatkan vaksinasi.
"Warga masih kesulitan menerima vaksinasi karena terhambat NIK yang sudah dipakai oleh warga lain, sehingga sistem tidak dapat menginput namanya sebagai penerima," kata anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Yemiko Happy dalam diskusi bertajuk Masihkah NIK Menjadi Penghambat Akses Vaksinasi Inklusif MasyarakatAdat dan Kelompok Rentan? secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Bukan hanya melaporkan kepada LaporCovid19, masyarakat juga sempat menyampaikan aduan ke pemerintah. Namun, tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah.
"Warga juga sudah kontak ke PeduliLindungi tapi masih dipingpong, jadi enggak tahu mau dilaporkan ke mana gitu jadi warga sudah melakukan advokasi untuk dirinya sendiri," ujarnya.
Selain masyarakat, tim advokasi LaporCovid19 juga berupaya untuk membantunya dengan menindaklanjuti laporan ke pemerintah.
Sayangnya, LaporCovid19 juga ikut bingung karena pemerintah tidak memberikan solusi yang diharapkan.
"Pemerintah juga masih sangat susah jadi ada yang dipingpong, ada yang tidak mau menjawab, ada yang tidak ditindaklanjuti ada yang digantung jadi kita sendiri masih bingung," ungkapnya.
Baca Juga: Belum Divaksin karena Masalah NIK, LaporCovid-19: Pemerintah Bikin Masyarakat Bingung
Dengan kondisi tersebut, LaporCovid19 meminta pemerintah untuk memastikan kanal aduan warga terkait permasalahan NIK dalam program vaksinasi bisa dikelola secara baik. Dengan demikian laporan dari warga bisa ditindaklanjuti secara optimal.
Kemudian, LaporCovid19 juga meminta pemerintah bisa memastikan kalau warga yang tidak menerima sertifikat vaksin karena NIKnya telah terpakai diberikan informasi yang jelas.
"Bagaimana mendapatkan sertifikat vaksin tersebut tanpa harus dipingpong PeduliLindungi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- 7 Cushion Wudhu Friendly dengan Hasil Flawless Seharian, RIngan dan Aman di Kulit
- Heboh Lagi, Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Petinggi Stasiun TV
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Amien Rais Sebut Pengaruh Seskab Teddy Kalahkan Tokoh Senior Dasco dan Sjafrie Sjamsoeddin
-
Bawa Sejarah Kaum Nabi Luth, Amien Rais Desak Prabowo Jauhi dan Pecat Teddy Indra Wijaya
-
Polisi Amankan 101 Orang yang Diduga Berniat Membuat Kerusuhan pada May Day 2026
-
Apa Itu Outsourcing? Ini Bedanya dengan Pekerja Kontrak, Dianggap Sama Padahal Beda Nasib
-
Cuaca Ekstrem Terjang Bogor, Satu Warga Tewas Tertimpa Pohon dan Puluhan Terdampak Banjir
-
Kejanggalan Sidang Andrie Yunus: Kelompok Sipil Endus Motif Lain di Balik Kasus Air Keras
-
BNI Kawal Generasi Emas Baru, Tim Uber Indonesia Melaju ke Semifinal
-
Prabowo Akan Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk
-
Ekonomi Aceh Tamiang Mulai Bangkit, Aktivitas Pasar Kembali Ramai
-
May Day di DPR Kondusif: Massa Gebrak dan Kasbi Bubar Jalan, Pasukan Oranye Sisir Sampah Sisa Aksi