Suara.com - LaporCovid19 menemukan banyaknya masyarakat yang kesulitan mengurusi vaksinasi Covid-19 karena perkara nomor induk kependudukan (NIK) yang sudah dipakai orang lain ataupun persoalan belum mendapatkan sertifikat vaksin. Pihak LaporCovid-19 juga bingung karena pemerintah yang tidak pernah memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Yemiko Happy memperlihatkan adanya 15 laporan yang disampaikan masyarakat soal permasalahan NIK. 10 diantaranya dikarenakan NIK sudah terpakai.
Salah satu contoh kasus yakni ada seorang pelapor dari Jawa Barat yang menceritakan kalau sepupunya sudah mendapatkan vaksin penuh namun tidak mendapatkan sertifikat yang biasanya muncul di aplikasi PeduliLindungi.
Setelah ditelusuri, NIK sepupunya itu digunakan oleh adiknya. Adiknya juga sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua kali.
Selain itu, pelapor asal Banten menceritakan kalau ia belum mendapatkan vaksin sama sekali meski sudah melapor melalui sambungan telepon 119. Ia mengirim surel seperti yang dipinta oleh petugas.
Dirinya mengaku sudah mendapatkan balasan surel. Isi surel itu meminta ia untuk menunggu giliran vaksin.
Namun ia tidak kunjung mendapatkan vaksin padahal sudah 2 bulan berselang setelah mendapatkan jawaban surel.
Usut punya usut, NIK miliknya itu sudah terdaftar atas nama orang lain. Dilihat dari aplikasi PeduliLindungi miliknya, tertera kalau dirinya sudah melakukan vaksin pertama. Padahal ia belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali.
Kasus itu hanya secuil dari banyaknya laporan yang diajukan masyarakat ke LaporCovid-19. Bukan hanya ke LaporCovid-19, menurut Yemiko, masyarakat juga sudah melakukan upaya-upaya mandiri lainnya yang belum terlihat hasilnya.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 Anak 6-11 Tahun, Dinkes Sumsel Siapkan Tim Khusus
"Lalu warga juga sudah kontak ke PeduliLindungi tapi masih dipingpong, jadi enggak tahu mau dilaporkan ke mana gitu jadi warga sudah melakukan adovkasi untuk dirinya sendiri," kata Yemiko dalam diskusi bertajuk Masihkah NIK Menjadi Penghambat Akses Vaksinasi Inklusif MasyarakatAdat dan Kelompok Rentan? secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Tim advokasi LaporCovid-19 juga sempat membantu masyarakat dengan menindaklanjutinya ke pemerintah. Tetapi belum ada solusi yang diperoleh.
"Pemerintah juga masih sangat susah jadi ada yang dipingpong, ada yang tidak mau menjawab, ada yang tidak ditindaklanjuti ada yang digantung jadi kita sendiri masih bingung," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Sudah Capai Target Vaksinasi Covid-19, Binda DIY Tetap Sisir Wilayah Tak Tersentuh Sleman
-
Vaksinasi COVID-19 Anak 6-11 Tahun, Dinkes Sumsel Siapkan Tim Khusus
-
Jemput Bola, 200 Vaksin Covid-19 Diberikan ke Lansia hingga ODGJ di Sentolo
-
Jumlah Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Indonesia Baru Mencapai 49 Persen
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal