Suara.com - LaporCovid19 menemukan banyaknya masyarakat yang kesulitan mengurusi vaksinasi Covid-19 karena perkara nomor induk kependudukan (NIK) yang sudah dipakai orang lain ataupun persoalan belum mendapatkan sertifikat vaksin. Pihak LaporCovid-19 juga bingung karena pemerintah yang tidak pernah memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Yemiko Happy memperlihatkan adanya 15 laporan yang disampaikan masyarakat soal permasalahan NIK. 10 diantaranya dikarenakan NIK sudah terpakai.
Salah satu contoh kasus yakni ada seorang pelapor dari Jawa Barat yang menceritakan kalau sepupunya sudah mendapatkan vaksin penuh namun tidak mendapatkan sertifikat yang biasanya muncul di aplikasi PeduliLindungi.
Setelah ditelusuri, NIK sepupunya itu digunakan oleh adiknya. Adiknya juga sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua kali.
Selain itu, pelapor asal Banten menceritakan kalau ia belum mendapatkan vaksin sama sekali meski sudah melapor melalui sambungan telepon 119. Ia mengirim surel seperti yang dipinta oleh petugas.
Dirinya mengaku sudah mendapatkan balasan surel. Isi surel itu meminta ia untuk menunggu giliran vaksin.
Namun ia tidak kunjung mendapatkan vaksin padahal sudah 2 bulan berselang setelah mendapatkan jawaban surel.
Usut punya usut, NIK miliknya itu sudah terdaftar atas nama orang lain. Dilihat dari aplikasi PeduliLindungi miliknya, tertera kalau dirinya sudah melakukan vaksin pertama. Padahal ia belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali.
Kasus itu hanya secuil dari banyaknya laporan yang diajukan masyarakat ke LaporCovid-19. Bukan hanya ke LaporCovid-19, menurut Yemiko, masyarakat juga sudah melakukan upaya-upaya mandiri lainnya yang belum terlihat hasilnya.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 Anak 6-11 Tahun, Dinkes Sumsel Siapkan Tim Khusus
"Lalu warga juga sudah kontak ke PeduliLindungi tapi masih dipingpong, jadi enggak tahu mau dilaporkan ke mana gitu jadi warga sudah melakukan adovkasi untuk dirinya sendiri," kata Yemiko dalam diskusi bertajuk Masihkah NIK Menjadi Penghambat Akses Vaksinasi Inklusif MasyarakatAdat dan Kelompok Rentan? secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Tim advokasi LaporCovid-19 juga sempat membantu masyarakat dengan menindaklanjutinya ke pemerintah. Tetapi belum ada solusi yang diperoleh.
"Pemerintah juga masih sangat susah jadi ada yang dipingpong, ada yang tidak mau menjawab, ada yang tidak ditindaklanjuti ada yang digantung jadi kita sendiri masih bingung," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Sudah Capai Target Vaksinasi Covid-19, Binda DIY Tetap Sisir Wilayah Tak Tersentuh Sleman
-
Vaksinasi COVID-19 Anak 6-11 Tahun, Dinkes Sumsel Siapkan Tim Khusus
-
Jemput Bola, 200 Vaksin Covid-19 Diberikan ke Lansia hingga ODGJ di Sentolo
-
Jumlah Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Indonesia Baru Mencapai 49 Persen
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion