Suara.com - LaporCovid19 menemukan banyaknya masyarakat yang kesulitan mengurusi vaksinasi Covid-19 karena perkara nomor induk kependudukan (NIK) yang sudah dipakai orang lain ataupun persoalan belum mendapatkan sertifikat vaksin. Pihak LaporCovid-19 juga bingung karena pemerintah yang tidak pernah memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Yemiko Happy memperlihatkan adanya 15 laporan yang disampaikan masyarakat soal permasalahan NIK. 10 diantaranya dikarenakan NIK sudah terpakai.
Salah satu contoh kasus yakni ada seorang pelapor dari Jawa Barat yang menceritakan kalau sepupunya sudah mendapatkan vaksin penuh namun tidak mendapatkan sertifikat yang biasanya muncul di aplikasi PeduliLindungi.
Setelah ditelusuri, NIK sepupunya itu digunakan oleh adiknya. Adiknya juga sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua kali.
Selain itu, pelapor asal Banten menceritakan kalau ia belum mendapatkan vaksin sama sekali meski sudah melapor melalui sambungan telepon 119. Ia mengirim surel seperti yang dipinta oleh petugas.
Dirinya mengaku sudah mendapatkan balasan surel. Isi surel itu meminta ia untuk menunggu giliran vaksin.
Namun ia tidak kunjung mendapatkan vaksin padahal sudah 2 bulan berselang setelah mendapatkan jawaban surel.
Usut punya usut, NIK miliknya itu sudah terdaftar atas nama orang lain. Dilihat dari aplikasi PeduliLindungi miliknya, tertera kalau dirinya sudah melakukan vaksin pertama. Padahal ia belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali.
Kasus itu hanya secuil dari banyaknya laporan yang diajukan masyarakat ke LaporCovid-19. Bukan hanya ke LaporCovid-19, menurut Yemiko, masyarakat juga sudah melakukan upaya-upaya mandiri lainnya yang belum terlihat hasilnya.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 Anak 6-11 Tahun, Dinkes Sumsel Siapkan Tim Khusus
"Lalu warga juga sudah kontak ke PeduliLindungi tapi masih dipingpong, jadi enggak tahu mau dilaporkan ke mana gitu jadi warga sudah melakukan adovkasi untuk dirinya sendiri," kata Yemiko dalam diskusi bertajuk Masihkah NIK Menjadi Penghambat Akses Vaksinasi Inklusif MasyarakatAdat dan Kelompok Rentan? secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Tim advokasi LaporCovid-19 juga sempat membantu masyarakat dengan menindaklanjutinya ke pemerintah. Tetapi belum ada solusi yang diperoleh.
"Pemerintah juga masih sangat susah jadi ada yang dipingpong, ada yang tidak mau menjawab, ada yang tidak ditindaklanjuti ada yang digantung jadi kita sendiri masih bingung," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Sudah Capai Target Vaksinasi Covid-19, Binda DIY Tetap Sisir Wilayah Tak Tersentuh Sleman
-
Vaksinasi COVID-19 Anak 6-11 Tahun, Dinkes Sumsel Siapkan Tim Khusus
-
Jemput Bola, 200 Vaksin Covid-19 Diberikan ke Lansia hingga ODGJ di Sentolo
-
Jumlah Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Indonesia Baru Mencapai 49 Persen
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
Terkini
-
Tepis Siswi Tewas karena MBG, Laporan Dinkes Bandung Barat Dicorat-coret Dosen ITB: Saya Gak Tahan!
-
BGN Didesak Investigasi Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas, Benarkah Meninggal karena MBG?
-
Pemerintah Malaysia Langsung Bergerak Usai Relawan Diculik Israel saat Kirim Bantuan ke Gaza
-
Ketua BGN Hormati Penolakan MBG di SDIT Al Izzah: Bantuan Fokus pada yang Membutuhkan
-
DPR Usul Diksi Gratis Pada MBG Dihapus, BGN: Pemilik Patennya Presiden
-
Tegaskan PPP Tak Terbelah, Mahkamah Partai: Cuma Ada Satu Ketum Sah, Agus Suparmanto!
-
Breaking News! Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP Hasil Muktamar X Ancol, Mardiono Ketua Umum
-
Cak Imin Peringatkan Dapur MBG: Jangan Ambil Untung Pribadi dan Sajikan Makanan Micin
-
Ridwan Kamil Siap-siap, KPK Akan Panggil Dalam Waktu Dekat Terkait Kasus Pengadaan Iklan Bank BJB
-
Drama Penyelamatan Santri Ponpes Al Khoziny, Tim Rescue Surabaya Bertaruh Maut di Bawah Reruntuhan