Suara.com - LaporCovid19 menemukan banyaknya masyarakat yang kesulitan mengurusi vaksinasi Covid-19 karena perkara nomor induk kependudukan (NIK) yang sudah dipakai orang lain ataupun persoalan belum mendapatkan sertifikat vaksin. Pihak LaporCovid-19 juga bingung karena pemerintah yang tidak pernah memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Yemiko Happy memperlihatkan adanya 15 laporan yang disampaikan masyarakat soal permasalahan NIK. 10 diantaranya dikarenakan NIK sudah terpakai.
Salah satu contoh kasus yakni ada seorang pelapor dari Jawa Barat yang menceritakan kalau sepupunya sudah mendapatkan vaksin penuh namun tidak mendapatkan sertifikat yang biasanya muncul di aplikasi PeduliLindungi.
Setelah ditelusuri, NIK sepupunya itu digunakan oleh adiknya. Adiknya juga sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua kali.
Selain itu, pelapor asal Banten menceritakan kalau ia belum mendapatkan vaksin sama sekali meski sudah melapor melalui sambungan telepon 119. Ia mengirim surel seperti yang dipinta oleh petugas.
Dirinya mengaku sudah mendapatkan balasan surel. Isi surel itu meminta ia untuk menunggu giliran vaksin.
Namun ia tidak kunjung mendapatkan vaksin padahal sudah 2 bulan berselang setelah mendapatkan jawaban surel.
Usut punya usut, NIK miliknya itu sudah terdaftar atas nama orang lain. Dilihat dari aplikasi PeduliLindungi miliknya, tertera kalau dirinya sudah melakukan vaksin pertama. Padahal ia belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali.
Kasus itu hanya secuil dari banyaknya laporan yang diajukan masyarakat ke LaporCovid-19. Bukan hanya ke LaporCovid-19, menurut Yemiko, masyarakat juga sudah melakukan upaya-upaya mandiri lainnya yang belum terlihat hasilnya.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 Anak 6-11 Tahun, Dinkes Sumsel Siapkan Tim Khusus
"Lalu warga juga sudah kontak ke PeduliLindungi tapi masih dipingpong, jadi enggak tahu mau dilaporkan ke mana gitu jadi warga sudah melakukan adovkasi untuk dirinya sendiri," kata Yemiko dalam diskusi bertajuk Masihkah NIK Menjadi Penghambat Akses Vaksinasi Inklusif MasyarakatAdat dan Kelompok Rentan? secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Tim advokasi LaporCovid-19 juga sempat membantu masyarakat dengan menindaklanjutinya ke pemerintah. Tetapi belum ada solusi yang diperoleh.
"Pemerintah juga masih sangat susah jadi ada yang dipingpong, ada yang tidak mau menjawab, ada yang tidak ditindaklanjuti ada yang digantung jadi kita sendiri masih bingung," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Sudah Capai Target Vaksinasi Covid-19, Binda DIY Tetap Sisir Wilayah Tak Tersentuh Sleman
-
Vaksinasi COVID-19 Anak 6-11 Tahun, Dinkes Sumsel Siapkan Tim Khusus
-
Jemput Bola, 200 Vaksin Covid-19 Diberikan ke Lansia hingga ODGJ di Sentolo
-
Jumlah Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Indonesia Baru Mencapai 49 Persen
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026