Suara.com - Sosok Ganjar Pranowo disebut memiliki kekuatan figur yang cukup mumpuni untuk bersaing di internal PDIP termasuk dengan Puan Maharani.
Saat ini banyak pihak yang mempertanyakan keberanian ganjar untuk keluar dari PDIP, parpol yang telah membesarkan namanya namun belum tentu mengusungnya menjadi capres.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pengamat politik Zaki Mubarak dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta berbicara tentang sosok Ganjar yang dinilai harus bersikap berani.
"Sebenarnya, Pak Ganjar harus berani," ujar Zaki, Rabu (8/12/2021).
Diketahui dari sejumlah hasil survei, Ganjar dianggap punya modal besar untuk survive di luar PDIP.
Zaki lantas menyebut Ganjar tak akan tenggelam meski harus keluat dari PDIP.
"Stigma banyak politisi yang keluar PDIP lalu tenggelam dan hilang dari peredaran tidak berlaku bagi Ganjar," ungkapnya.
Sosok Ganjar yang merupakan politisi sekaligus aktivis menjadikannya mampu bertahan meski tak lagi dinaungi partai berlambang banteng moncong putih itu.
Zaki melanjutkan, justru PDIP dinilai akan rugi besar jika Ganjar keluar atau dikeluarkan dari partai tersebut. Ia menilai sosok Puan Maharani bahkan belum bisa menyamai Ganjar dalam hal kepemimpinan atau leadership.
Baca Juga: Simulasi Pilpres 2024, Ini Hasil Survei Ganjar-Erick Vs Anies-Sandi
"Setelah Bu Mega, tidak ada lagi politisi PDIP yang selevel dengan Ganjar. Mbak Puan masih kurang kelihatan leadershipnya," jelasnya.
Melansir dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Mochamad Thoha selak Direktur Eksekutif LANSKAP menjelaskan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto adalah yang paling tinggi di antara tokoh-tokoh lain
Sedangkan Ganjar Pranowo ada di peringkat ketiga, dibawah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Persentase yang diraih Ganjar Pranowo dalam survei tersebut ialah 13,6 persen, hanya terpait 0,5 persen dari Anies yang mendapat 14,1 persen.
"Sementara Ganjar mungkin lebih dikenal sebagai sosok yang populer karena sering turun ke bawah, terutama di provinsi Jawa Tengah tempatnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.
Berita Terkait
-
Dua Wakil Benua Etam di DPR RI Masuk Anggota Pansus RUU IKN, Untuk Apa?
-
Ganjar Pranowo Beber Rahasia Masakan Enak yang Disajikan Istri, Endingnya Diskak Bu Atikoh
-
Bantu Pengusaha Saat Pandemi Covid-19, Ganjar Dicurhati UMKM Hingga Gagal Buat Marketplace
-
Intip Kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Jelang Nataru
-
Simulasi Pilpres 2024, Ini Hasil Survei Ganjar-Erick Vs Anies-Sandi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah