Suara.com - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut ada satu hal berbahaya yang ada di negara Indonesia sehingga membuat generasi penerus yang harus menanggung akibatnya.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Gatot mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini dalam bahaya.
"Bila demokrasi lenyap, lenyap pulalah Indonesia Merdeka. Kondisi saat ini sangat berbahaya," kata Gatot saat memberikan sambutan bedah buku karya Gde Siriana berjudul Keserakahan di Tengah Pandemi, Kamis (9/12).
Ia lantas mengutip pernyataan proklamator Mohammad Hatta di era 1960-an, demokrasi bahkan menjadi salah satu penentu bertahannya Indonesia Raya.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut menyambut baik dan mengapresiasi karya tulis Gde Siriana yang menjelaskan kepada publik tentang keresahan atas demokrasi di Tanah Air.
"Yang saya sampaikan tadi, kegagalan demokrasi inilah yang menyebabkan kondisi kita sekarang ini dililit utang yang sangat besar," ujarnya.
Lebih lanjut ia menyebut kondisi saat ini yang harus menanggung adalah generasi yang akan datang.
"Tentunya yang bayar bukan saya, tetapi anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya," lanjutnya.
Untuk diketahui, turut hadir sejumlah narasumber dalam acara bedah buku dan diskusi daring tersebut, antara lain ekonom senior Dr Rizal Ramli, pakar hukum tata negara Refly Harun. Lalu ada pengamat politik Rocky Gerung, dosen pasca FISIP UMJ Prof Siti Zuhro, dan anggota DPD RI Tamsil Linrung.
Baca Juga: Bukan Prabowo atau Sandiaga, Ini Lima Tokoh yang Berpotensi Bakal Didukung PA 212 di 2024
Gatot menilai, demokrasi sejatinya menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa tetap bertahan saat ini dan ke depan.
"Demokrasi di Tanah Air sedang tidak baik, bahkan cenderung merosot," tandas Gatot Nurmantyo.
Diketahui bahwa Gatot Nurmantyo kerap melayangkan kritik terhadap pemerintah.
Beberapa waktu yang lalu, Gatot Nurmantyo menyebut negara Indonesia masih seperti berjalan di tempat seperti pada masa Penjajahan Belanda.
Gatot menjelaskan, pemerintah dan DPR hari ini sangat berpihak pada kepentingan segelintir kaum elite yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat.
"Negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya, kalau begini sama saja kita merdeka tapi masih ada VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), ini permasalahanya," kata Gatot dalam diskusi virtual FNN soal 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Rabu (20/10/2021).
Berita Terkait
-
Jenderal Dudung Cocok Jadi Capres 2024, Pengamat Beberkan Alasannya
-
Kasusnya Kian Marak, Kenali 5 Jenis Pelecehan Seksual Ini!
-
Marak Kekerasan Seksual di Kampus, Etika Menurun, Apa Tindakan Pemerintah?
-
Disebut Bakal Tinggalkan Prabowo di Pilpres, Pengamat Prediksi Alumni 212 Dukung Sosok Ini
-
Bukan Prabowo atau Sandiaga, Ini Lima Tokoh yang Berpotensi Bakal Didukung PA 212 di 2024
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!